Wagub Ingatkan Kepala OPD Hati-hati Berkomentar

Nasrul Abit (net)

 

 

 

PADANG – Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit memberikan peringatan keras pada semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berhati-hati dalam memberikan komentar. Terutama untuk komentar yang akan dimuat oleh media massa. Jangan sampai ada komentar yang berpotensi merusak hubungan baik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

“Tolong jangan sembarangan bicara. Berikan komentar yang bijak,” ujar Nasrul Abit seusai rapat paripurna di DPRD, Jumat (13/4).

Hal ini disampaikan Nasrul terkait dengan adanya komentar Kepala Bappeda Sumbar, Hansasri yang mengatakan para anggota dewan di DPRD Sumbar tidak menghadiri rapat musrenbang karena tak  adanya honor.

 “Saya sangat menyesali adanya komentar dari Kepala Bappeda ini,” ujar Nasrul.

Nasrul berencana akan segera membicarakan masalah ini pada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Selain juga akan mempertanyakan langsung pada Kepala Bappeda, Hansasri.

Hasil dari pembicaraan dengan gubernur dan Hansasri ini nantinya baru akan dipertimbangkan untuk memberikan sanksi atau tidak pada kepala Bappeda.

Dia berharap adanya kejadian ini tak merusah hubungan baik antara Pemprov dan DPRD Sumbar yang selama ini telah terjalin.

Nasrul mengatakan DPRD telah menyampaikan rencana hak interpelasi terkait komentar Hansasri tersebut. Menurutnya hak interpelasi merupakan hak DPRD.

Sebelumnya  DPRD Sumbar marah kepada Kepala Bappeda Sumbar, Hansasri yang menyatakan ketidakhadiran para anggota dewan pada rapat musrebang karena tak ada honor.

Hansasri dinilai telah menjatuhkan nama lembaga dan mencemarkan nama baik para anggota dewan di DPRD Sumbar. DPRD berencana akan mengajukan hak interpelasi. Karna Kepala Bappeda Sumbar itu dinilai telah menciderai UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bahkan beberapa di antaranya berencana merekomendasikan pemberhentian Hansasri sebagai kepala Bappeda.

DPRD menilai sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Hansasri telah keterlaluan dan tak layak berkata seperti itu.

Anggota DPRD Sumbar, M. Nurnas mengatakan justru faktanya Bappeda tidak menyesuaikan jadwal musrenbang  dengan kegiatan kedewanan. Bappeda hanya memberikan pemberitahuan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun tidak berusaha sebelumnya menyesuaikan jadwal. Yangg pada akhirnya tak banyak anggota dewan yang hadir. Karna anggota dewan telah memiliki agenda kegiatan yang lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 3 =