Tolak Larangan Bercadar, Ribuan Warga Datangi DPRD Bukittinggi

   Tolak Larangan Bercadar, Ribuan Warga Datangi DPRD Bukittinggi
AKSI DAMAI – Berbagai macam ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sumatera Barat mengelar aksi damai dari Lapangan Kantin Menuju Kantor DPRD Bukittinggi, Jumat (11/5). YURSIL.

 

 

 

 

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM – Aksi damai tolak diskriminasi larangan bercadar di Kampus IAIN Bukittinggi digelar Aliansi Umat Islam Sumatera Barat, Jumat (12/5).

Aksi damai tersebut diikuti ribuan peserta berjalan kaki dari Lapangan Kantin menuju Kantor DPRD Kota Bukittinggi, dengan pengawalan dari Polres Bukittinggi.

Sepuluh orang perwakilan Aliansi Umat Islam Sumbar diterima Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Trismon, Yontrimansyah dan anggota Asril dan Edison di Kantor DPRD Bukittinggi.

Aliansi Umat Islam Sumbar yang diwakili Ketua MMI Sumbar Kamri Yanto Syafril membacakan tiga tuntutan dihadapan anggota dewan diantaranya  meminta rektor IAIN Bukittinggi menghapus diskriminasi cadar di Kampus IAIN Bukittinggi terhadap seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi.

Selanjutnya memberhentikan Rektor IAIN Bukittinggi dan para petinggi IAIN yang sepaham dengannya. Kemudian mencabut skorsing atas dosen bercadar di IAIN Bukittinggi.

“Dihadapan anggota dewan kami meminta dan menyampaikan, agar rektor IAIN Bukittinggi menghapus larangan memakai cadar di Kampus IAIN Bukittinggi,” kata Kamri.

“Karena surat kami tidak dibalas, selanjutnya kami mencoba datangi Kampus IAIN Bukittinggi untuk bertemu dengan rektor. Tetapi dengan berbagai alasan sehingga kami tidak dapat berjumpa dengan rektor. Oleh sebab itu, kami minta kepada anggota DPRD Bukittinggi untuk dapat membantu mengurus urusan ini,” kata Buya Busra.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Trismon mengatakan, DPRD Bukittinggi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap IAIN Bukittinggi. Sebab kewenangan IAIN Bukittinggi berada di bawah Kementerian Agama RI. Namun ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Agama RI.

Sementara itu, Kepala Biro AUAK IAIN Bukittinggi Syahrul Wirda mengatakan, kewenangan pemberhentian rektor merupakan kewenangan Menteri Agama RI. Menurutnya, selama ini IAIN Bukittingi tidak melakukan diskriminasi terhadap dosen. Setiap dosen harus berpenampilan formal sesuai dengan syariat Islam.

Soal Cadar, IAIN Bukittingi: Kami Juga Sesuai Syariat Islam

Pihak kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi masih belum mengubah kebijakannya soal cadar. Bahkan menanggapi digelarnya aksi damai oleh organisasi masyarakat (ormas Islam) di Bukittinggi, Jumat (11/5) ini, pihak kampus tetap berkeyakinan bahwa kebijakan dalam membatasi cadar tetap berlandaskan syariat Islam.

Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda, menilai sebelumnya sudah menjajal upaya dialog dengan perwakilan ormas Islam. Menurutnya, pihak kampus sudah secara terbuka menyampaikan alasan dalam menerapkan kebijakan pembatasan cadar di lingkungan akademik.

“Dialog kami dengan mereka sudah cukup, apalagi yang di-dialog-kan? Kami juga sesuai syariat Islam. Sepertinya kami menunggu nanti bagaimana kelanjutannya,” jelas Syahrul, Jumat (11/5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

95 − = 87