Tjahjo Klaim Tak Ada Pemilih Ganda Jika Pakai DP4 Kemendagri

Tjahjo Klaim Tak Ada Pemilih Ganda Jika Pakai DP4 KemendagriMenteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo menyebut KPU seharusnya menggunakan DP4 milik Kemendagri dalam menyusun DPT untuk mencegah pemilih ganda. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

 

 

 

 

 

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Komisi Pemilihan Umum seharusnya merujuk Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Pemiliu 2019. Menurutnya, tidak ada data penduduk ganda di dalam DP4 milik Kemendagri.

“Kalau KPU berdasarkan data DP4 Kemendagri harusnya clear,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Tjahjo menjelaskan DP4 milik Kemendagri disusun berdasarkan nama dan alamat. Dengan susunan itu, ia mengklaim tidak akan terdapat data penduduk yang menjadi ganda.

Bahkan, Tjahjo menyebut DP4 juga memuat data tentang penduduk yang pada hari pencoblosan berusia 17 tahun.

“Saya kira kalau KPUD merujuk data yang sudah diserahkan seharusnya tidak ada ganda, toh ada itu teknis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tjahjo menyampaikan pihaknya sudah menyerahkan DP4 kepada KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, ia membantah Kemendagri tidak proaktif dengan KPU untuk menyusun DPT.

“Kami sudah serahkan ke KPU dan Bawaslu lengkap. Silakan tidak ada yang ditutupi,” ujar Tjahjo.

KPU telah menetapkan DPT pada Pemilu tahun 2019 sekitar 187 juta pemilih. Terkait data itu, Bawaslu menemukan 131.363 pemilih ganda yang tersebar di 76 kabupaten/kota. Koalisi kubu Prabowo-Sandiaga uno bahkan mengklaim menemukan 25 juta pemilih ganda dalam DPS yang menjadi rujukan perumusan DPT.

Terkait dengan temuan pemilih ganda tersebut, Tjahjo menyampaikan pihaknya saat ini sudah bergabung dengan KPU dan Bawaslu untuk melakukan penyisiran terhadap DPT yang sudah dirilis pada Rabu (5/9).

“Kami sekarang sudah ada di Tim KPU,” ujarnya.

Ia juga membantah data ganda e-KTP akan digunakan untuk modus jual beli suara pada pemilu. Sebab, ia menilai data ganda e-KTP tidak bisa dimanfaatkan karena pihak TPS mengetahui siapa pemilih di wilayah tersebut.

“Kalau soal e-KTP palsu mungkin bisa, tapi menggunakan lebih dari satu kali tidak mungkin. Orang yang sudah meninggal pun tidak mungkin bisa digunakan e-KTPnya, wong fotonya beda,” ujar Tjahjo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

87 − = 79