Terkait Pelayanan Petugasnya di Pessel, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Cabang Padang

Terkait Pelayanan Petugasnya di Pessel, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Cabang PadangPetugas BPJS Kesehatan Pessel melayani warga, Kamis (10/5). Okis

 

 

 

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM–Terkait dugaan pelecehaan dalam pelayanan yang dilakukan petugas BPJS Kesehatan Cabang Pesisir Selatan kepada seorang warga bernama Richi.

BPJS Kesehatan Cabang Padang yang mewakili Sumbar memberikan klarifikasi dan bantahan.

Dalam klarifikasi yang diterima harianhaluan.com, Jumat (11/5). BPJS Kesehatan Cabang Padang menjelaskan.

Peserta yang juga seorang wartawan atas nama Arsil datang melalui anaknya, bersama seorang wartawan lain (Roby Padang TV), dengan rekomendasi dinas sosial dengan harapan kepesertaan Asril bisa langsung aktif pada hari itu juga.

Padahal orang tuanya telah mendaftar sebagai peserta dan nomor virtual accountnya sudah keluar pada Januari lalu, tapi sampai sekarang belum dibayarkan iurannya.

Jika ingin mengaktifkan, secara sistem harus dilakukan masa aktivasi ulang 14 hari lagi yakni kartu baru akan aktif tanggal 21 Mei 2018. Karena peserta belum pernah bayar sama sekali sejak melakukan pendaftaran, sehingga masa 14 harinya harus diulang.

Rekomendasi Dinas Sosial hanya berlaku untuk pendaftaran baru, bukan untuk peserta menunggak atau peserta alih segmentasi. Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Verifikasi Peserta Bukan Penerima Upah dengan Surat Rekomendasi Dinas Sosial pada Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwasannya Surat Rekomendasi Dinas Sosial: “dapat digunakan untuk pendaftaran peserta baru melalui kantor cabang BPJS Kesehatan sesuai domisili tempat tinggal peserta”.

Pada hakekatnya rekomendasi Dinas Sosial hanya diperuntukkan untuk pendaftaran baru kepesertan JKN-KIS bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Karena peserta PBPU yang mendaftar dengan menggunakan surat Rekomendasi Dinas Sosial kepesertaan JKN-KIS akan langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari.

Surat rekomendasi dinas sosial wajib diserahkan bersama dengan penyerahan formulir daftar isian Peserta. Surat rekomendasi dinas sosial tidak dapat digunakan untuk pengalihan segmen peserta dari segmen lainnya menjadi segmen PBPU.

Surat rekomendasi dari dinas sosial dan keterangan lain (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kepala Desa sesuai dengan alamat domisili dimana peserta bertempat tinggal).

BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap surat rekomendasi Dinas Sosial guna memastikan keabsahan surat rekomendasi dinas sosial yang ditunjukkan oleh calon Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan wajib memiliki informasi (melalui surat resmi yang disampaikan oleh Pejabat Dinas Sosial yang berwenang).

“Dan yang dilakukan oleh staf pelayanan kami adalah verifikasi keabsahan tersebut dengan menanyakan seputar keluarnya rekomendasi tersebut baik kepada peserta maupun kepada Dinas Sosial. Dalam kejadian tersebut, staf pelayanan hanya bermaksud untuk melakukan verifikasi dengan mengajukan pertanyaan bukan melontarkan pernyataan. Tidak ada sedikit pun maksud untuk mengejek atau mengolok-olok seperti yang diberitakan Klik Positif, Baca Berita, UC News dan Haluan serta media lainnya,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sistri Sembodo.

Ditambahkannya, dalam pertanyaannya, staf pelayanan menanyakan tentang “wartawan kok pakai surat keterangan miskin?” tapi dalam berita tertulis “masak iya wartawan miskin”. Dan kalimat tersebut adalah kalimat tanya, bukan kalimat olokan.

“Tetapi dimaknai lain oleh wartawan yang datang bersama peserta itu tadi, sehingga menimbulkan miss komunikasi,” terangnya.

Ditambahkannya, BPJS Kesehatan menjalankan tugasnya berdasarkan regulasi.

“Dan dengan klarifikasi ini, yang merupakan hak kami. Agar tidak terjadi keselahpahaman di masyarakat,” ungkapnya. (h/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 4 = 6