Terindikasi Pungli, Wali Jorong Aro Kandikir Kembalikan Uang Warga

Terindikasi Pungli, Wali Jorong Aro Kandikir Kembalikan Uang WargaKEMBALIKAN UANG PUNGLI – Sekretaris Jorong Aro Kandikir kembalikan uang pungli kepada Desi salah seorang pemohon sertifikat tanah di Kantor Jorong Aro Kandikir, Nagari Gadut. Kab. Agam, Rabu (14/3) YURSIL.

 

 

AGAM, HARIANHALUAN.COM –Terindikasi melakukan Pungutan liar (Pungli), Walijorong Aro Kandikir, Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam Kabupaten Agam kembalikan uang hasil pungli kepada dua orang pemohon sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) atau lebih dikenal dengan Prona.

Uang hasil pungli tersebut dikembalikan kepada Yus (54) sebesar Rp3,5 juta dan Desi (38) sebesar Rp2,4 juta. Penyerahan dilakukan Sekretaris Jorong Aro Kandikir kepada pemohondan disaksikan Walijorong di Kantor Jorong Aro Kandikir, Rabu (14/3).

Desi mengatakan, sebelumnya ia telah menyerahkan uang sebesar Rp2,4 juta kepada Sekretaris Jorong untuk pengurusan sertifikat tanah sebanyak 4 sertifikat, masing-masing sertifikat dibebankan Rp600 ribu.

Namun setelah itu, ia mendapat informasi melalui koran dan informasi dari masyarakat bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut ternyata gratis.

“Setelah mendapat informasi yang jelas, saya bersama keluarga mempertanyakan berapa sebenarnya biaya pengurusan sertifikat melalui PTSL itu. Uang sebanyak itu sangat berharga bagi kami dan alhamdulillah uang tersebut dikembalikan lagi,” kata desi.

Di akhir pertemuan, baik Desi maupun Yus sepakat membayar uang pengurusan PTSL sebesar Rp250 ribu per sertifikat sesuai denganaturan SKB 3 Menteri RI.

Sementara itu, Walijorong Aro Kandikir, Edison mengatakan, sampai kini sudah ada lima orang pemohon sertifikat tanah yang dikembalikan uangnya. Menurutnya, ada sekitar 40 sertifikat yang telah membayar mulai dari Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per sertifikat. Ia berniat untuk mengembalikan seluruhuang tersebut kepada masing-masing pemohon.

“Uang tersebut kami simpan di salah satu bank. Saya tidak ingin permasalahan ini dibebankan kepada kami. Sebab masalah ini seharusnya menjadi beban Kantor Walinagari Gadut. Kalau dulu, Walinagari membuat kesepakatan, maka kami tidak akan melakukan pungutan,” katanya.

“Jadi biaya tersebut sudah ada dari dulunya. Namun, uang tersebut belum kami setorkan ke Kantor Walinagari. Jumlah uang yang kami pungut sudah diketahui walinagari. Namun, walinagari memerintahkan saya agar uang tersebut dipakai saja dulu,” terang Edison.(h/ril).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 − = 21