TANPA IZIN DARI PEMKO PADANG Semua Wisata Pulau Ilegal

Semua Wisata Pulau IlegalPulau dan pantai Padang. ILUSTRASI

 

 

 

 

 

 

 

HARIANHALUAN.COM – Semua pulau yang dijadikan objek wisata dalam wilayah administratif Pemko Padang, rupanya tak ada yang memiliki izin. Pulau-pulau yang kini ramai dikunjungi wisatawan itu dipastikan dikelola secara ilegal dan tidak membayar pajak kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan ilegal wisata pulau itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi. “Tidak ada yang berizin satu pun. Pengelola belum mengurus izin prinsip/izin lokasi, izin lingkungan, IMB sampai izin operasional. Semuanya tidak ada. Ilegal semuanya itu,” tegas Medi Iswandi, Minggu (2/8) siang.

Bahkan, menurut Medi, pihaknya sudah menemui para pengelola dan mendatangi pulau-pulau yang dijadikan objek wisata itu. Bahkan dirinya membawa serta aparat hukum. Namun kenyataannya, sampai sekarang belum ada yang berizin. “Terakhir kita sudah surati dan imbau semua pengelola pulau utk mengurus izin. Datang ke saya tidak hanya pihak Pemko, seperti Pol PP, tapi juga petugas dari Pol Airud Polresta Padang,” ujarnya.

Dijelaskan Medi, sesuai aturan, pengelola wisata pulau harus mendapatkan izindari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang direkomendasikan dari Dinas Kelautan Sumbar dan Bappeda Kota Padang. Kedua, pengelola harus mempunyai izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Padang dan Sumbar. “Ketiga, harus ada rekomendasi angkutan laut dari dinas perhubungan. Selanjutnya, IMB dari Dinas PU Padang dan terakhir harus mengurus TDUP atau Izin operasional di DPMPTSP yang direkomendasikan dari Dinas Pariwisata Padang. Pengurusan izin harus berurutan dan tidak boleh saling melampaui,” terangnya.

Dengan mengurus izin, kata Medi, akan memberikan kejelasan siapa yang mengelola pulau ini untuk dijadikan tempat wisata. “Sekarang itu seperti negeri yang tidak bertuan. Bagaimana jaminan keselamatan dan kenyamanan wisatawan? Siapa pengelola yang bertanggung jawab, karena pengelola tidak terdaftar di perizinan. Kemudian pajak siapa yang bayar, kalau kecelakaan, asuransi pengunjung siapa yang tanggung jawab?” katanya.

Untuk itu, bagi masyarakat yang memang ingin berwisata ke pulau-pulau yang ada di Padang, sebaiknya mempertanyakan asuransi kepada pengelola jika berwisata ke pulau. Ini untuk keamanan dari pelaku wisata tersebut,” ujarnya.

Walau nantinya tanggung jawab ada pada pengelola, setidaknya, masyarakat bisa mendapatkan kejelasan terkait keamanan, kenyamanan, asuransi, dan lainnya. “Kecuali yang mengelola langsung adalah Pemda, maka Pemda yang bertanggung jawab. Kalau dikelola pihak swasta, berarti pihak swasta yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Dian Fakhri membenarkan bahwa pulau-pulau yang saat ini dijadikan tempat wisata belum membayar pajak. “Sebelumnya, kami dari Bapenda ingin masuk ke pulau. Namun ada beberapa masalah yang membuat Bapenda belum bisa masuk ke sana,” ujarnya.

Rencananya, kata Dian, Bapenda akan segera masuk ke beberapa pulau yang mengelola wisata ini untuk segera mengurus izin dan membayar pajak. Sebelumnya, ada kabar yang mengatakan beberapa pulau tidak masuk ke wilayah Padang. “Kita tentunya hanya akan mengurus apa yang menjadi wewenang kita. Pengurusan pajak dan izin ini memang sudah menjadi prioritas dan program,” ujarnya.

Nantinya, sebut Fakhri, pengelola akan dikenakan pajak sesuai dengan apa yang dibangunnya di kawasan wisata itu. “Kalau ada penginapan, restoran, dan destinasi wisata itu sendiri akan dikenakan pajak,” katanya.

Harus jemput bola

Anggota DPRD Sumbar Apris meminta Pemko Padang jemput bola. “Pemko Padang jangan hanya melakukan pendekatan administratif dan yuridis saja, tapi harus melakukan pendekatan persuasif dan motivatif. Jangan pula karena belum ada izinnya, pengelola digugat,” kata Apris.

Jika Pemko Padang hanya melempar kesalahan pada pengelola, lanjut dia, parisiwata Kota Padang akan sulit berkembang. Sebab investor akan enggan berinvestasi karena kemudahan sulit didapat. “Maka dari itu, Dinas terkait di Pemko Padang harus membantu bagaimana pengelola yang ada itu mau segera mengurus izinnya,” ujar Apris.

Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Padang, Albert Hendra Lukman berharap Kepala Dinas Pariwisata Padang memanggil semua pengelola pulau. “Jangan pula dipublikasikan dulu di media baru pengelola dipanggil. Kalau memang tak punya izin, sudah tahu kondisinya seperti itu, panggil semua pengelola, suruh mereka segera mengurus izin,” tegas Albert.

Disampaikannya, jika tahun lalu pengajuan izin pengembangan kawasan laut di kabupaten/kota sedikit terkendala, itu bisa diterima. Sebab tahun 2017 lalu provinsi memang masih melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Tapi awal Januari lalu Perda RZWP3K yang dipakai untuk acuan kabupaten/kota dalam pengelolaan pulau-pulau kecil sudah disahkan. Dengan demikian, jelas Albert, harusnya sudah tak ada alasan lagi untuk pulau-pulau di kabupaten/kota sampai tak memiliki izin.

“Kalau ini karena banyak izin-izin yang harus diurus, kan ada perizinan satu pintu, Pemerintah Kota Padang harus punya terobosan pempermudah pengelola agar bisa cepat mendapatkan izin,” kata anggota dewan yang juga Ketua Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar tersebut.

Ia menambahkan, yang namanya konsep pembangunan nasional titik beratnya adalah pariwisata. Maka dari itu untuk mendukung pembangunan nasional bisa berjalan baik pemerintah daerah harus memfasilitasi  dan memberi kemudahan, apalagi bidang unggulan yang ada di Sumbar adalah pariwisata. “Masalah izin akan berkaitan dengan legalitas, pemasukan untuk kas daerah, dan keselamatan pengunjung, jadi setiap pulau itu memang harus ada izinnya,” tutur anggota Komisi I DPRD Sumbar tersebut. (h/len/mg-mal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 + = 30