Sidang Perkara E-KTP dengan Terdakwa Setya Novanto Kembali Digelar

JAKARTA, iNews.id – Sidang perkara ketiga dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov) kembali digelar hari ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menggelar sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa tentang eksepsi terdakwa.

Ada satu yang tak biasa dalam sidang perkara e-KTP kali ini. Jika di dua sidang sebelumnya selalu digelar di hari Rabu, maka tidak untuk sidang kali ketiga. Diketahui, pada sidang perdana digelar, Rabu 13 Desember 2017 dan sidang kedua, Rabu 20 Desember 2017.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki Wibowo membenarkan sidang perkara e-KTP baru bisa digelar Kamis (28/12/2017). Hal itu terjadi karena hakim berhalangan memimpin sidang.

“Sidang Setya Novanto besok (kamis) pagi. Sidang digelar dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa,” ucap Ibnu Basuki Wibowo di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Di tempat berbeda, kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail juga mengiakan perihal sidang yang mundur satu hari. Namun, menghadapi sidnag kali ini dia mengaku tidak mempersiapkan sesuatu yang istimewa.

“Tidak ada persiapan khusus. Duduk manis mendengarkan tanggapan dan menunggu sidang berikutnya. Putusan sela dari hakim,” ucap Maqdir.

Sidang kali ini kemungkinan hakim memutuskan akan menerima atau menolak nota keberatan terdakwa. Maqdir berharap, hakim dapat menerima eksepsi kliennya kemudian mengeluarkan putusan sela. Jika eksepsi diterima, maka jaksa wajib memperbaiki dakwaan dan Setnov dibebaskan dari tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jika diterima, persidangan harus berhenti dan Pak Setya Novanto harus dikeluarkan dari tahanan. Berkas perkara juga dikembalikan ke jaksa,” ujarnya.

Salah satu isi yang menjadi perhatian pihak terdakwa dalam eksepsi adalah menghilangnya sejumlah nama yang sempat muncul dalam dakwaan tersangka perkara e-KTP lain. Setidaknya ada tiga nama hilang yang menjadi perhatian di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Ketua KPK Agus Rahardjo memiliki jawaban tentang hilangnya ketiga nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam dakwaan Setnov. Munculnya, kata dia, sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana dalam perkara Irman dan Sugiharto karena konteksnya kedua tersangka sebagai pemberi suap. Berbeda dengan perkara Setya Novanto yang dinilai justru sebagai penerima suap.

“Soal sejumlah nama itu karena jaksanya mau fokus ke masalah Pak Novanto. Kalau kasus Pak Sugiarto dan Irman mereka memberikan ke banyak pihak. Jadi nama yang diberi suap disebut. Kalau Pak Setya Novanto diberikan kepada siapa? Kan tidak memberi ke Pak Ganjar. Enggak ada,” ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dia juga memastikan, nama-nama yang sempat disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto tidak hilang dari catatan KPK. Tetapi, agar proses penegakan hukum terhadap Setnov bisa berlangsung fokus, maka nama-nama tersebut tidak disebut dalam dakwaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 2 =