Sidang Lanjutan Istri Wako Padang Panjang,Tanda Tangan Pekerja Jadi Sorotan

Sidang Lanjutan Istri Wako Padang Panjang,Tanda Tangan Pekerja Jadi Sorotan
istri Wako Padang Panjang, Maria Feronika berjalan keluar dari ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Padang, 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sidang lanjutan dugaan korupsi anggaran perawatan rumah dinas Walikota Padang Panjang, Kamis (1/3) di PN Tipikor Padang, menghadirkan 11 saksi.  Para saksi di persidangan yang menyeret istri Wako Padang Panjang, Maria Feronika sebagai terdakwa itu mulai dari tukang cuci hingga pejabat terkait di lingkungan Pemko Padang saat itu.

Pada sidang yang diketuai hakim Ari Muladi dengan dua hakim anggota Sri Hartati dan Zaleka, saksi Nurhayati mengaku ia bekerja sebagai tukang cuci dan seterika di Rumah Dinas Walikota Padang Panjang, mulai November 2013 hingga Januari 2014. Ia mengaku berhenti karena tidak sanggup lagi bekerja dan juga sedang memiliki balita yang tidak mungkin bisa ditinggal lama.

“Saya berhenti, karena jam kerjanya dari pagi hingga jam 6 sore. Saya punya balita tidak bisa ditinggalkan selama itu. Saya terakhir menerima gaji pada awal Februari, namun saat diperiksa penyidik saya lihat nama saya ada diabsen hingga 2015. Padahal saya tidak pernah sekalipun tanda tangan absen selama bekerja disana,” kata Hayati yang hanya bekerja selama 4 bulan di Rumah Dinas tersebut.

Ia mengaku, selama bekerja di rumah dinas tersebut ada 12 orang yang sama-sama bekerja dengannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Darnis yang sama-sama bekerja di sana. Darnis mengatakan ia bekerja hingga Maret 2014, setelah itu dipecat oleh Maria. Ia pun tidak tahu alasan kenapa bisa dipecat.

“Waktu itu Ira Mayasari mendatangi saya, katanya uni mulai sekarang tidak usah lagi bekerja di sini. Saya langsung mengambil barang-barang saya dan pulang ke rumah,” kata Darni.

Darnis menyampaikan, ia bekerja di rumah dinas tersebut ditawarkan adik iparnya. Ia bekerja selama 6 bulan, dan tinggal di rumah dinas tersebut. Ia juga mengaku gaji perbulannya dibayarkan oleh terdakwa Maria Feronika.

Selanjutnya, Saksi Venda mengaku tidak pernah ada temuan soal pembayaran gaji karyawan kontrak rumah dinas Walikota pada 2014 dan 2015, baik dari audit yang dilakukan Inspektorat maupun BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

“Tentu saja kami diaudit, baik oleh Inspektorat Padang Panjang maupun BPK. Tetapi, hasilnya tidak ada temuan. Selama itu pun juga tidak ada laporan ada terjadi permasalahan pekerja di sana,” kata Venda, mantan Kabag Umum Kota Padang Panjang tersebut.

Selanjutnya, Karmila yang bertanggung jawab melakukan verifikasi atas persyaratan pencairan gaji pegawai kontrak rumah dinas walikota dilakukan terhadap absen yang disesuaikan dengan SK Sekdako memberikan keterangan.

“Dalam Verifikasi hanya dilakukan dengan cara mencocokkan nama yang ada di SK dengan absen, juga melihat apakah absennya sudah ditandatangangi. Setelah verifikasi dilakukan, berkas permintaan gaji itu diserahkan ke PPTK dan Kasubag rumah tangga bagian umum,” lanjutnya.

Dikatakannya, selama 18 bulan bekerja disana dilakukan verifikasi terhadap 12 orang pekerja tersebut. Ia melihat semua absen terisi penuh, tetapi ia tidak mengetahui berapa yang bekerja sebenarnya di Rumah Dinas itu, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangannya.

Sementara, Saksi Joko Sumarno mengaku pernah diperintahkan oleh terdakwa Richi untuk membuatkan absensi untuk pekerja kebersihan di Rumah Dinas Walikota Padang Panjang. Namun, ia hanya membuatkan sesuai dengan SK yang ada. “Saya hanya memprint daftar hadir saja, dan saya serahkan kepada Richi sebagai pengawas disana,” kata Joko.

Saksi Femeli merupakan Kasubag Rumah Tangga dan Bagian Umum menyampaikan hanya melanjutkan pekerjaan dari Pejabat sebelumnya. Ia mengetahui jumlah pekerja sebanyak 12 orang hanya berdasarkan SK dan absen yang ada.

“Saya tidak pernah mengecek kesana secara langsung apakah benar 12 atau tidak. Namun, sebagai perpanjangan tangan saya di sana ada pengawas. Jadi saya percayakan semuanya pada pengawas. Selama itu tidak ada laporan yang diberikan pada saya terkait permasalahan di sana,” kata Femeli.

Di penghujung persidangan, PH Maria kembali memohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan terdakwa Maria untuk dibawa ke dokter karena kondisinya yang lagi sakit. Namun, R Ari Mulyadi belum mengizinkannya.

“Rutan kan ada tenaga medisnya. Kalau memang ada surat keterangan dari petugas medis di Rutan baru kita izinkan. Baiklah kalau tidak ada lagi sidang kita tunda hingga pekan depan, dengan agenda masih pemeriksaan saksi,” kata R Ari Muladi.

Kasus ini berawal pada tahun 2014 di Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp360 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-masing Rp45 ribu perhari.

Pada maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melakukan pergantian pengawas kebersihan rumah jabatan walikota dan wakil walikota Padangpanjang. Sebelumnya, dilakukan oleh saksi Zulherman digantikan oleh Rhici Lima Saza. Pengawas bertanggungjawab atas absen serta nama-nama petugas kebersihan, serta membawa daftar tersebut ke bendahara untuk pencairan gaji para pekerja.

Dari daftar nama pekerja mulai dari Maret hingga Desember 2014, terdapat beberapa nama dalam daftar hadir. Namun, orang tersebut tidak pernah bekerja pada rumah dinas tersebut yaitu, Nofrita, Febri Yanti dan Nurhayati. Juga ada nama-nama yang telah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu Suhendrik, Hendri, Amel Zola dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama-mana fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan Rici Lima Saza atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Untuk memasukkan nama pekerja fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa Maria dengan cara meminta fotocopy KTP yang bersangkutan, dan memasukan nama-nama tersebut kedaftar hadir pekerja.

Setiap bulanya, nama pekerja fiktif dan yang sudah berhenti tersebut seharusnya dikembalikan oleh Rhici Lima Saza ke bendahara, namun ia memberikan kepada terdakwa Maria Feronika. Sehurusnya Rhici Lima Saza melaporkan kepada Sekretaris daerah Padang Panjang, tetapi tetap memberikan kepada terdakwa Maria.

Tidak hanya itu. Untuk pekerja yang setiap bulanya menerima gaji juga dilakukan pemotongan oleh terdakwa Maria dengan berbagai alasan dan juga jumlah yang berbeda setiap orangnya.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran 540 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan msing-masing 75 ribu perhari. Sistem pembayaran gajinya, sama denga pada tahun sebelumnya.

Pada tahun tersebut para pekerja hanya menerima gaji 1 juta hingga 1,2 juta perbulan. Walaupun sudah ada kenaikan gaji sesuai dengan anggaran pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Tindak Pencucian Uang (TPPU).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 62 = 66