Semen Padang Bergejolak

PADANG, HARIANHALUAN.COM –Masyarakat menggelar aksi di gerbang PT SP, kawasan Padang Basi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Masyarakat marah, mereka tidak rela status holding PTSP dipangkas. Tak hanya masyarakat, Serikat Pekerja Semen Padang (SPSP) juga menolak kebijakan tersebut.

Aksi yang digelar Forum Nagari Kelurahan Indarung diawali kabar kedatangan manajemen PT Semen Indonesia ke Indarung. Masyarakat ingin bertatap muka, sekaligus menyuarakan langsung penolakan. Ada puluhan warga yang berkumpul. Aparat kepolisian berjaga dengan mobil patrolinya.

Sebetulnya persoalan perubahan status itu bukan berurusan dengan PT Semen Padang, tapi dengan Semen Indonesia. Namun, masyarakat harus melibatkan diri karena tanah yang dipakai PTSP saat ini adalah ulayat masyarakat. Tanah itu diserahkan mereka untuk PTSP, bukan Semen Indonesia. Jika Semen Indonesia bersikukuh membonsai PTSP, tanah mereka ambil kembali.

Penghulu Suku Tanjung Nagari Lubuk Kilangan, Mulawarman Datuak Rajo Intan menambahkan, kegiatan mereka tidak mengganggu aktivitas produksi perusahaan. Mereka hanya butuh penjelasan dari PT Semen Indonesia.

Mengulang pernyataan Darmansyah, regulasi yang dilakukan PT Semen Indonesia sebenarnya di luar konteks Anak Nagari Lubuk Kilangan, tapi konteks semua itu berimbas ke masyarakat.

Pada rapat yang digelar di Balai Adat Nagari Lubuk Kilangan, Senin siang, tokoh masyarakat disepakati ada delapan tuntutan ke Menteri BUMN dan manajemen Semen Indonesia. Di antaranya berbunyi; Sepakat untuk memisahkan diri dari Semen Indonesia yang mana telah banyak mengkerdilkan masyarakat Minang. Menuntut Semen Indonesia yang mana telah banyak melanggar poin-poin perjanjian.

Mengambil kembali hak-hak dan aset kita karena itu merupakan milik masyarakat Minang dan Semen Padang bukan milik Semen indonesia. Mengikuti langkah Semen Tonasa dan siap beraksi bagi ranah minang. Semen Padang milik masyarakat Sumbar bukan Semen Indonesia. Tuntutan lainnya berbunyi bahwa masyarakat tidak akan menyerahkan satu jengkal pun tanah ini untuk asing.

Menindaklanjuti pemasangan spanduk oleh sekelompok masyarakat di gerbang PT Semen Padang, Kepala Departemen Komunikasi PT Semen Padang Iskandar Z Lubis menyatakan sudah bernegoisasi dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Basri Dt Rajo Usali.

Iskandar juga menyampaikan telah melaporkan tuntutan masyarakat tersebut pada manajemen Semen Padang dan pihak PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.

Sementara itu, Serikat Pekerja Semen Padang (SPSP) menolak kebijakan PT Semen Indonesia yang merubah struktur organisasi PT Semen Padang karena tidak sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta nomor 117 tanggal 28 Desember 2012, Anggaran Dasar PT Semen Padang dan blue print PT Semen Indonesia tahun 2013. SPSP meminta segera diisi jabatan direktur utama dari internal PT Semen Padang dan Komisaris Utama PT Semen Padang.

Sumarsono mengatakan, jika tuntutan SPSP tersebut tidak dipenuhi sampai 8 Januari 2018, maka SPSP akan melakukan aksi. Gejolak status PTSP memang memantik amarah banyak orang. Tokoh perantau Sumbar di Pekanbaru, H Dheni Kurnia bahkan sengaja membuat tulisan terkait gejolak yang terjadi. Dalam tulisanya, Dheni menyebut, tuntutan pemilik saham kepada PTSP semakin berat. Padahal, peran pemerintah dalam membantu PTSP sangat besar. Karena ketika menghadapi masa masa sulit, Pemprov Sumbar pernah membayarkan gaji karyawan PTSP melalui APBD. Juga sebelum diakuisisi, pabrik PTSP nyaris jadi besi tua dan akan dilelang kepada perusaan Prancis,  Sico Franch. Tapi pada masa masa jayanya, PTSP sudah menguntungkan jutaan miliar rupiah bagi pemerintah, rakyat dan Sumatera Barat.

Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang Andre Rosiade Selasa (2/1) secara terbuka mengirim surat ke Menteri BUMN, setelah sebelumnya juga mengirim surat ke Presiden Jokowi. Dalam suratnya, jajaran direksi PT Semen Indonesia diminta memahami blueprint perusahaan sebagai holding company yang telah ditetapkan tahun 2012 lalu. saat ini masyarakat Lubuk Kilangan telah menjadi resah oleh kebijakan Direksi PT Semen Indonesia. Selain persoalan perubahan status, pemangkasan anggaran CSR 2018 juga jadi masalah karena jauh dibawah anggaran tahun 2017.

Dimas Setiawan

www.pronewsfm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

83 + = 88