VIVA.co.id – Tata kelola transportasi online memasuki babak baru dengan selesainya revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Revisi Permen itu mengatur tentang pengelolaan transportasi berbasis online yang beberapa bulan terakhir ini mengundang polemik. Ada 11 poin penting dalam revisi Permen tersebut yaitu jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/ KIR, pool, bengkel, pajak, akses digital dashboard dan sanksi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, revisi tersebut bakal berlaku mulai 1 April 2017. Dia mengatakan, lahirnya PM 32 tahun 2016 merupakan upaya pemerintah hadir mengatur angkutan berbasis aplikasi online agar bisa beroperasi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Budi menegaskan, PM 32 tahun 2016 tidak diterapkan secara tiba-tiba. Peraturan tersebut sudah ada sejak Mei 2016, yang harusnya diberlakukan Oktober 2016, tetapi akhirnya diberi kelonggaran waktu sampai dengan Maret 2017, sesuai kesepakatan semua pihak terkait.
Untuk mengakomodir kepentingan semua pihak, Kemenhub telah merevisi PM 32 Tahun 2016. Revisi tersebut disusun dengan tiga prinsip, yaitu keselamatan, kesetaraan dan kebutuhan.
“Melalui aturan tersebut kita berikan peluang yang sama. Sehingga terjadi suatu kompetisi dalam memberikan layanan angkutan umum dengan iklim usaha yang baik,” ujar Budi.