Rumah Nelayan Tak Sesuai Spesifikasi, Bupati Pessel: Robohkan Semuanya, Saya Akan Lapor Menteri

Rumah Nelayan Tak Sesuai Spesifikasi, Bupati Pessel: Robohkan Semuanya, Saya Akan Lapor MenteriBupati Hendrajoni mengamuk pada kontraktor saat melihat dari dekat kondisi rumah nelayan tidak layak huni. (Okis Mardiansyah)

 

 

 

 

 

PAINAN, HARIANHALUAN.COM – Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, kembali berang saat melihat langsung pengerjaan rumah khusus (Rusus) bantuan untuk nelayan di Kampung Sungai Pampan Koto Baru, Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batangkapas. Senin, (23/7).

Bupati henrajoni menyebut bahwa ia mendapat laporan dari masyarakat dan sejumlah berita yang tersebar di medsos bahwa rumah nelayan yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasinya. Dan ia ingin membuktikan kebenaran hal tsb. Dan ternyata semua itu benar dimana rumah yg dibangun tidak memiliki pondasi. ujarnya dengan nada geram.

Ia juga  menyebut, sebanyak 70 unit rumah bantuan nelayan yang dipusatkan di Kecamatan Batangkapas, bersumber dari anggaran pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Sumbar, dengan nilai kontrak pembangunan Rp4,9 Miliar lebih.

“Sebelumnya sebanyak 20 unit yang sudah dibangun tidak ada masalah. Sekarang yang sedang proses sebanyak 47 unit bermasalah semua. Jangan kontraktor hanya memikirkan untung saja, lama lama bisa buntung. Apalagi tidak ada kordinasi dengan saya,” katanya.

Bupati sangat menyayangkan, master plan yang ada pada gambar sangat jauh dari harapan. Selain itu, sebanyak 20 orang pekerja mengaku belum menerima gaji dan menumpang makan dirumah tetangga dan wali nagari setempat.

“Kondisi ini sangat kita sayangkan sekali. Seharusnya mereka (kontraktor) bisa bekerja dengan baik disini dan libatkan masyarakat sekitar. Jangan mau enaknya saja. Saya sudah susah susah melobi anggaran ke pusat,” ucapnya.

Reaksi bupati tersebut, membuat pengawas lapangan Sitorus asal Medan tidak berkutik. Meski berkali kali bupati menanyakan alasannya, ia tak mampu menjawab.

“Jadi, hal ini sudah saya sampaikan kepada Satker Penyedian Perumahaan Provinsi Sumbar. Nanti akan didatangkan tim ahli untuk evaluasi. Jika memang tidak layak, robohkan semuanya, ini tidak layak. Atau saya akan lapor ke menteri,” ujar bupati dengan tegas.

Sementara itu, Kaur Rumah Khusus (Rusus), Satker Penyediaan Perumahan Sumbar, Dasrial menyebutkan, kondisi yang terjadi dilapangan akan ditindaklanjuti pihaknya. Menurutnya, temuan dilapangan tersebut akan segera dilaporkan ke pejabat Satker Penyediaan Perumahan Sumbar.

“Nanti akan kita kordinasikan dengan pimpinan. Sebab, saya juga baru satu bulan menjabat disini. Apa yang dikatakan bupati tadi akan kita evaluasi. Apapun hasilnya nanti akan kita laksanakan,” tuturnya.

Sebelumnya, masyarakat Kampung Sungai Pampan Koto Baru, Kenagarian Koto Nan Tigo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, mengaku kecewa terkait pembangunan rumah gratis untuk para nelayan setempat.

Hal tersebut dikarenakan pengerjaan rumah gratis sebanyak 50 unit tersebut, dinilai tidak sesuai dengan kualitas bangunan pada gambar perencanaan (master plan) awal.

“Belum dihuni saja, sudah retak-retak. Apalagi kalau datang gempa, tentu ini bisa roboh. Bisa jadi kami tinggal disini untuk mengantarkan nyawa saja,” ujar Jonedi (55) warga setempat. Minggu, (22/7).

Selain itu, ia juga menyesali kedalaman pondasi rumah dan bahan material yang digunakan sangat jauh dari kata layak.

“Sebelumnya sudah dibuktikan warga, sebab kami ada gambarnya. Seharusnya kedalaman pondasi 95 cm dari slot hingga dasar tanah. Tapi, yang ketemu hanya 20 cm. Kalau kurang 5 cm saja kita maklum saja,” katanya.

Jonedi menyebutkan, seandainya ada sanak family atau keluarga terdekatnya yang menerima bantuan rumah gratis itu, maka ia menyarankan untuk menolak saja. Sebab, bangunan itu tidak layak untuk ditempati dalam kurun waktu yang lama.

“Ya, kalau bangunannya seperti ini, untuk apa ditempati, cari mati saja. Saya pikir lebih mahal lagi biaya perbaikan daripada pembangunan awalnya,” ucapnya.

Sementara itu, Yusrizal, Wali Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batangkapas mengatakan, selama tiga bulan proyek berjalan, pihaknya belum pernah bertemu dengan pihak konsultan.

“Kita akui, banyak ketimpangan dari gambar yang ada. Saya ingin tanyakan langsung kepada konsultannya, tapi tidak pernah ketemu. Apakah benar pembangunan ini sudah sesuai atau belum,” ujarnya dilokasi.

Ia berharap, jangan sampai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat terbuang sia-sia lantaran pembangunan yang tidak layak ditempati oleh masyarakat.

“Kami sudah bersusah payah untuk membebaskan lahan masyarakat sebagai lokasi pembangunan. Tapi nyatanya seperti ini pula dilapangan. Jangan hanya mengharapkan laba besar saja. Tapi coba pikirkan masyarakat kami,” tuturnya penuh harap.

Ia menjelaskan, khusus di Kecamatan Batangkapas pembangunan rumah gratis untuk nelayan sebetulnya ada sebanyak 70 unit. Rinciannya, 20 unit di 2017 dan 50 unit lagi untuk 2018 yang sekarang tengah berlangsung pengerjaanya.

“Saat ini jumlah pemohon rumah gratis untuk nelayan sudah mencapai 300 Kepala Keluarga (KK),” katanya.

Sementara itu, Abdullah (50), selaku buruh pekerja dilokasi, mengaku menyesalkan pihak rekanan karena tidak memberikan makanan pekerja selayaknya.

“Kita dituntut kerjanya maksa kali, bang. Seharusnya jatah makan ada tiga kali sehari. Tapi nyatanya tidak. Kita dikasih makan tahu saja sama kepala ikan kecil kecil gitu. Gajipun sering bertengkar memintanya,” ucap warga Medan, asal Kabupaten Tapanuli Tengah ini.

Menurutnya, saat ini sebagian warga Medan yang bekerja disana banyak menumpang dirumah warga dan wali nagari setempat. Sebab, para pekerja merasa tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan pekerjaan lantaran bertentangan dengan hati nuraninya.

“Saya jujur saja ya, bang. Sebenarnya kita sudah tidak sanggup lagi bekerja disana. Saya pribadi sebagai orang yang pernah mengerjakan pembangunan rumah nelayan gratis tersebut, menilai rumah itu memang tidak layak untuk ditempati,” ujar Jefri (32) salah satu pekerja lainnya menambahkan.

Sementara itu, pengawas lapangan proyek Sitorus ketika ditanya awak media dilokasi, mengaku bahwa pengerjaan bangunan rumah nelayan tersebut berdasarkan intruksi dari atasannya.

“Kita dapat instruksi dari kantor. Kita juga nggak bisa mengikuti banyak hal. Terkait persoalan kontruksi, kita memikirkan dampaknya ke sawah masyarakat. Jadi, pondasi kita naikkan. Kalau lebih dalam, kita takut rumah akan roboh karna lokasinya rawa rawa. Kalau persoalan pada gambar kita tidak ada cerucup, jadi kita berani mengambil tindakan,” ucapnya.

Sesuai papan informasi proyek tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, terlihat nilai kontrak pembangunan senilai Rp4,9 Miliar lebih (Rp4.995.983,000 dengan nomor kontrak 01/SP/PEMB-RUSUS/PNPR-SB/V-2018). Kontraktor pelaksana PT. Naretek Jaya Abadi tertanggal 25 Mei 2018 selama 210 hari kalender. Sementara Konsultan MK dari PT Khayyira Engginering Consultan. (h/kis)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 1