Polisi tangkap kepala SMKN-2 Solok, pungut iuran Rp911,3 juta

Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan didampingi Wakil Wali Kota Solok, Reinier saat memberikan keterangan pers OTT Kepala sekolah SMKN-2 Solok, Rabu (5/9). (Antara Sumbar/Tri Asmaini)

 

 

Solok, (Antaranews Sumbar) – Kepolisian Resor Solok Kota, Sumatera Barat, melakukan operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Sekolah SMKN-2 Solok inisial AH (57) atas dugaan pungutan liar yang dilakukan terhadap siswa di sekolah tersebut.

“AH ditangkap pada Jumat (24/8) dengan korban dua siswa yaitu OY membayar secara langsung Rp1.200.000, dan IR yang membayar uang iuran sekolah Rp1.920.000 melalui rekening dan menyerahkan bukti transfer,” kata Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan saat memberikan keterangan pers di Solok, Rabu.

Ia menjelaskan tindakan AH tersebut dikategorikan pungutan liar (pungli) karena pungutan tersebut diminta tanpa persetujuan orang tua murid.

Ia memungut kepada siswa dengan kategori yang mampu Rp160 ribu per bulan, dalam setahun Rp1.920.000.

Yang tidak mampu dipungut Rp100 per bulan dengan jumlah Rp1,2 juta per tahun. Selain itu AH juga menahan ijazah dan surat keterangan lulus siswa jika tidak dilunasi.

Jumlah siswa SMKN 2 Solok sebanyak 890 orang dari kelas X, XI, dan XII. Dari jumlah tersebut yang dianggap mampu 660 siswa, kurang mampu 217 siswa dan dibebaskan iuran 13 orang.

Ia menyebutkan orang tua murid banyak yang merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan. Total pungutan mencapai Rp911,3 juta, dan telah digunakan pihak sekolah Rp692,3 juta, dan disita Rp219 juta.

Sebagian dana itu juga ditambahkan sebagai tunjangan kepala sekolah, dan beberapa pegawai lainnya.

Barang bukti lainnya rekening bank atas nama Komite Sekolah, buku kas peminjaman uang dan uang tunai Rp219 juta.

Pihak polisi yang memperoleh keluhan dari orang tua, langsung menindaklanjuti dan juga memeriksa 15 orang tua lainnya yang anaknya telah lulus dari sekolah tersebut.

Modus yang dilakukan tersangka, yaitu iuran seolah-olah ditetapkan sebagai hasil rapat komite. Padahal rapat baru dilakukan pada Februari 2018, sedangkan pungutan sudah dimulai sejak Juli 2017.

Menurutnya, iuran pendidikan itu dijadikan syarat untuk boleh ikut ujian nasional, yang belum membayar siswa disuruh membuat surat pengakuan utang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang komite sekolah, yang disebut pungutan liar bersifat wajib, mengikat dan batas waktu ditentukan.

Tersangka AH mengaku ia meminta iuran per bulan dari siswa untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai Pergub yang beredar beberapa waktu lalu. Padahal dalam peraturan disebutkan masyarakat boleh berpartisipasi untuk mendukung dengan sumbangan suka rela.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 12 huruf e dengan hukuman minimal satu hingga lima tahun.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solok, Reinier mengatakan hal ini harus menjadi catatan penting agar tidak terjadi lagi. Pungutan hanya boleh dilakukan dengan suka rela tanpa penekanan.

“Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi sekolah lain dalam mengelola keuangan sekolah sehingga tidak terulang lagi,” katanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88 − 85 =