Pemerintah Batalkan Harga Khusus DMO Batu Bara bagi PLN

Pemerintah Batalkan Harga Khusus DMO Batu Bara bagi PLNIlustrasi batu bara. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

 

 

 

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah berencana menghapus kewajiban sebagian penjualan produksi batu bara domestik untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero), atau biasa disebut Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Hal ini diklaim dilakukan demi mendongkrak nilai ekspor batu bara guna mengamankan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini harga batu bara tengah bagus, sehingga ekspor Indonesia bisa bertumpu dari hasil tersebut.


Data Harga Batubara Acuan (HBA) yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2018 tercatat US$104,65 per ton atau meningkat dari bulan Juni US$96,61 per ton.

“Intinya kami mau cabut DMO itu, kalau sekarang jual kan harganya bagus,” jelas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/7).

Dengan demikian, pemerintah nantinya resmi menghapus ketentuan kuota 25 persen produksi batu bara nasional sebesar 485 juta ton tahun ini demi kebutuhan PT PLN (Persero). Tak hanya itu, maka otomatis harga khusus batu bara DMO bagi PLN juga tak berlaku lagi.
Adapun di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 tahun 2018, pemerintah menetapkan harga khusus batu bara bagi kebutuhan tenaga listrik dalam negeri sebesar US$70 per ton jika HBA berada di atas angka tersebut. Sementara itu, jika HBA berada di bawah US$70 per ton, maka PLN tetap membayar sesuai harga HBA tersebut. Setelah ini, PLN perlu membayar harga batu bara dengan harga pasar kembali.

Namun menurut Luhut, untuk mengkompensasi hal tersebut, PLN akan diberikan subsidi. Subsidi ini nantinya akan berasal dari dana pungutan ekspor batu bara, yang ia harapkan dapat meniru dana sawit yang dipungut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Hanya saja, pemerintah masih butuh waktu untuk menentukan tarif pungutan tersebut. “Apakah nanti dana pungutannya sebesar US$2 per ton atau US$3 per ton, nanti kami akan rapatkan lagi Selasa,” jelas Luhut.

Selain itu, pemerintah juga memastikan akan membentuk badan baru demi mengelola dana punugutan ekspor batu bara yang rencananya akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Dengan langkah ini, ia berharap PLN tak terluka-luka selepas kebijakan DMO ini dicabut.

“Dengan asumsi seluruh produksi batu bara tahun ini sebesar 485 juta ton diekspor semua, berapa dana yang bisa didapat PLN? Di sisi lain, dengan harga jual yang bagus, Indonesia bisa dapat tambahan devisa US$5 miliar jika tidak ada kuota (DMO),” papar Luhut.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku sedang menghitung besaran tarif pungutan yang sedianya bisa dibebankan ke produsen batu bara. “Tentu ini akan menaikkan devisa, selebihnya kami akan hitung-hitung,” pungkas dia.

Belakangan, pemerintah memang fokus dalam menggenjot devisa setelah cadangan devisa Indonesia terkuras habis untuk stabilisasi rupiah setelah dihantam dampak dari kenaikan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate).

Adapun, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras cukup banyak, dari US$131,98 miliar di bulan Januari ke US$119,8 miliar di bulan Juni kemarin. Namun, langkah pemupukan devisa ini juga terhambat karena neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit yang cukup dalam.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia tercatat US$89,04 miliar sepanjang semester I 2018 atau naik 23,1 persen dari tahun sebelumnya US$72,33 miliar. Jika dibandingkan ekspor yang hanya naik 10,03 persen, tak heran Indonesia harus menanggung defisit neraca perdagangan US$1,02 miliar pada periode tersebut. (agi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

75 − 65 =