Ombudsman Sumbar Tengarai Penerimaan Siswa SMA/SMK Sumbar Tidak Sesuai Permendikbud

Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menengarai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2018 di provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018.

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan Permendikbud mengamanatkan PPDB menggunakan sistem zonasi, yaitu siswa yang tinggal dekat sekolah diprioritaskan untuk diterima. Sumbar tidak menggunakan sistem itu.

Adel mengatakan hal tersebut terkait penerimaan siswa SMA/SMK tahun ajaran 2018/2019 di Sumbar. Aturan yang merupakan pembaruan dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 itu menurutnya sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Hanya perlu dijabarkan secara teknis melalui aturan di daerah seperti melalui Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Permendikbud tersebut kriteria utama penerimaan siswa SMA/SMK adalah jarak domisili siswa dengan sekolah, sementara nilai ujian akhir sekolah yang diperoleh di jenjang SMP menjadi pertimbangan paling terakhir.

Hal itu tidak dilaksanakan dalam penerimaan siswa di Sumbar yang masih menggunakan sistem nilai dan rayon sebagai pertimbangan utama berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA/SMK/SLB Negeri.

Pergub menyatakan sistem zonasi adalah cakupan wilayah dan atau area penerimaan peserta didik baru dalam satu kota atau kabupaten. Sangat berbeda dengan konsep zonasi versi Permendikbud yang merujuk pada area di sekitar sekolah. Meski menyebutnya sebagai sistem zonasi, tetapi prakteknya di Sumbar sebenarnya masih sistem rayon.

Dengan sistem itu, pemerataan pendidikan di pusat kota dengan pinggiran sulit direalisasikan. Sekolah-sekolah unggul yang penerimaannya berdasarkan batas nilai tertentu akan tetap ada, padahal tidak dibenarkan lagi oleh Permendikbud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

86 − = 77