Mahesa Kecewa Ungkapan Zaharman Terkait Usulan Hak Angket

Maidestal Hari Mahesa. (baim)

 

 

 

PADANG – Ketua Komisi IV DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa sangat kecewa atas statementpribadi Zaharman anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Hanura yang mengatakan menggunakan hak angket itu tidaklah sembarangan dan ada tempat-tempatnya. Apalagi, dalam hal persoalan Baznas, itu merupakan sebuah kekeliruan.

Maidestal Hari Mahesa mengatakan, Zaharman bukan anggota Komisi IV sehingga tidak mengetahui apa-apa. Zaharman tidak mengerti dan bukan anggota Komisi IV, sementara yang hadir pada saat hearing dengan Baznas ialah Osman Ayub, yang merupakan perpanjangan tangan dari fraksinya

Dikatakan Mahesa, hal itu menyangkut kemaslahatan umat, dana umat. Persoalan angket diusulkan anggota Komisi IV. Yang mengusulkan hak angket adalah Osman Ayub dari Komisi IV perwakilan dan perpanjangan tangan dari fraksinya sendiri dari Fraksi Hanura.

“Nah, ini kok bisanya ada ungkapan seperti itu,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang itu, Kamis (3/4).

Sebelumnya, Zaharman dalam pernyataannya menyampaikan, menggunakan hak angket itu tidaklah sembarangan dan ada tempat-tempatnya. Apalagi dalam hal persoalan Baznas, itu merupakan sebuah kekiliruan. Zaharman mengaku tidak membela siapa-siapa. Akan tetapi, secara pribadi ia tidak sependapat dengan adanya anggota dewan yang akan membuat hak angket dalam persoalan Baznas. Menurutnya, itu tidak benar, sebab Baznas bukan OPD atau lembaga yang mengelola uang negara.

Terkait dengan alasannya pihak Baznas tidak mau lagi melanjutkan hearing dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, karena berdasarkan PP dan undang-undang tentang pengelolaan zakat, menurutnya itu adalah hak dari pengurus Baznas. Sebab, tidak ada kewajiban bagi Baznas untuk melaporkan ke uangannya ke DPRD.

Menurutnya, wajar saja jika Baznas merasa berhak untuk tidak mau memberikan penjelasan kepada DPRD, sebab, DPRD bukanlah lembaga audit yang bisa seenaknya memeriksa terhadap laporan keuangan Baznas. Ia juga sependapat jika Baznas Kota Padang hanya memberikan laporan pada Walikota atau Baznas Provinsi. Sebab, yang mengangkat mereka adalah walikota.

Sebelumnya Hearing lanjutan komisi IV DPRD Padengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang pada Senin, 30 April 2018 tak lagi dihadiri unsur pimpinan dan pengurus Baznas yang lain. Sebagai gantinya, Baznas mengirim surat pernyataan dan jawaban atas pertanyaan anggota dewan.

Hearing kemarin hanya dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Padang, Jamilus dan tiga orang kasubagnya. Sedangkan anggota dewan yang hadir adalah Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV, H.Maidestal Hari Mahesa dan anggota, yaitu Jumadi, Muzni Zen, dan Osman Ayub.

Surat dari Baznas tersebut dibacakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa. Alasannya, Baznas tidak mau lagi melanjutkan hearing dengan DPRD Kota Padang, karena berdasarkan PP dan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, tidak ada kewajiban Baznas melapor ke DPRD.

Muzni Zen, anggota Fraksi Partai Gerindra menilai, tidak bersedianya Baznas melanjutkan hearingdengan DPRD Kota Padang telah membuktikan Baznas Kota Padang tidak terbuka kepada publik. Bahkan, ia melihat selama ini, pengelolaan Baznas tak terlepas dari kepentingan politik.

Sementara itu, Jumadi menilai, ketidakhadiran Baznas menunjukkan Baznas tidak mau dikritik. DPRD sebagai wakil rakyat menyampaikan masukan kepada Baznas berdasarkan informasi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 70 = 74