KPK Ultimatum Fredrich

KPK Ultimatum Fredrich

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum terdakwa kasus merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el, Fredrich Yunadi untuk bersikap kooperatif. Mantan kuasa hukum Setya Novanto itu diminta untuk menghormati proses peradilan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kita harus hormati instiusi peradilan ini kalau memang terdakwa kebaratan atau punya bukti yang lain silakan diuji saja di proses persidangan kalau mau membantah KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin 5 Maret 2018.

Febri berharap, Fredrich tidak banyak berpendapat apa lagi menuding KPK tanpa adanya bukti. Lembaga Antikorupsi menegaskan, tidak pernah merasa dirugikan dengan sikap Fredrich tersebut.

“Itu justru akan mengurangi dari hal terdakwa sendiri karena seharusnya kalau keberatankan bisa mengajukan bukti tandingan pada KPK,” ujarnya.

Febri mengaku, sudah menerima laporan dari jaksa penuntut jika sidang perkara kasus merintangi penyidikan ini akan dilanjutkan pada Kamis, 15 Maret 2018, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Oleh karenanya, dia meminta Fredrich untuk bersikap kooperatif dan tidak mengulur-ngulur waktu persidangan.

“Jadi maka mari kita fokus pada substansi perkara agar proses persidangan ini berjalan secara lebih baik hak-hak terdakwa juga dihormati tapi kepentingan publik yang luas agar proses sidang itu menemukan kebenaran materil juga tercapai,” pungkas Febri.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi yang diajukan terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el, Fredrich Yunadi. Dengan demikian, persidangan Fredrich akan dilanjutkan sesuai dakwaan yang diajukan Jaksa KPK.

Tak terima dengan putusan majelis, Fredrich akan mengajukan banding atas putusan sela tersebut. ‘Terima kasih yang mulia, kami tegas mengajukan banding,’ kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Menanggapi permintaan Fredrich, Hakim Ketua Syaifuddin Zuhri mengatakan banding baru bisa diajukan setelah hakim menjatuhkan putusan akhir pokok perkara (vonis), bukan pada saat pembacaan putusan sela.

‘Sesuai ketentuan, tidak diatur dalam UU eksepsi yang tidak diterima dapat diajukan banding. Kalau terdakwa mau melakukan perlawanan bisa ambil ketentuan Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),’ kata Hakim Syaifuddin.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =