KPK: Perpres BO Persempit Peluang Koruptor Sembunyikan Aset

KPK: Perpres BO Persempit Peluang Koruptor Sembunyikan AsetKabiro Humas KPK Febri Diansyah

 

Jakarta – KPK menyebut Peraturan Presiden tentang Beneficial Ownership (kepemilikan sesungguhnya atau pengendali utama perusahaan) akan dipublikasikan. Aturan ini akan mempersempit peluang pelaku korupsi menyembunyikan aset hasil korupsinya.

“Sering kali ada perusahaan yang secara teknis dijalankan oleh pihak lain, tetapi pemilik yang sesungguhnya itu disembunyikan. Dengan aturan BO (beneficial ownership), itu bisa dipersempit sehingga upaya pencegahannya juga menonjol. Dan untuk penindakan, kita lebih mudah menelusuri aset-aset hasil kejahatan itu,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Terkadang, menurut Febri, kepemilikan aset seperti perusahaan bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Ini bisa menjadi salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau tindak pidana korupsi yang semakin canggih.

“Perpresnya saya dengar sudah akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Tetapi tentu yang berwenang untuk menyampaikan hal itu dari pihak Setneg (Sekretariat Negara) atau Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) mungkin yang ikut memproses hal tersebut,” kata Febri.

Dia melihat sejauh ini Presiden telah memberi sinyal cukup kuat untuk mengatur BO. Jika aturan ini telah diterapkan nantinya, lanjut Febri, akan mempersempit ruang pelaku korupsi atau TPPU menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan tersebut di balik aset-aset perusahaannya.

Ada juga contoh kasus yang ditangani KPK dan terkait BO ini. Misalnya saja kasus e-KTP.

“Untuk kasus, tentu sudah ditemukan ya bagaimana dalam kasus e-KTP. Contoh, ketika transaksi keuangan itu dibuat dengan cukup rumit seolah-olah secara sepintas tidak akan bisa terdeteksi bahwa itu adalah pelanggaran hukum,” tutur Febri.

Regulasi terkait BO ini juga merupakan pemenuhan standardisasi internasional terkait pencegahan korupsi dan pencucian uang. Febri berkata, ini agar KPK juga terkoneksi dalam upaya kerja sama penindakan di negara-negara lain.

“Karena perusahaan itu bisa saja ada Indonesia, bisa saja ada di luar negeri, sehingga kita perlu melakukan kerja sama kalau ada di luar negeri. Tentu kita memproses bukan hanya pelaku-pelaku teknis, tetapi kita harus mengejar siapa sebenarnya penikmat sesungguhnya atau pemilik sesungguhnya dari sebuah korporasi yang bisa juga ada aliran dana dari hasil kejahatan di sana,” urainya.

BO juga menjadi salah satu poin penting yang dibahas KPK dengan PPATK siang tadi. Pasalnya, KPK ingin memaksimalkan penerapan TPPU terhadap pelaku korupsi. Selain soal BO, kedua lembaga ini akan mendorong revisi undang-undang terkait pembatasan uang kartal serta tukar data mengenai politically exposed person (PEP).

KPK ingin memaksimalkan penerapan pasal TPPU terhadap pelaku korupsi. Salah satunya meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan PPATK.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyebut adanya pembahasan peraturan presiden terkait BO yang akan didorong. “Mengenai BO, kalau ada perusahaan, sebenarnya siapa sih pelaku di belakangnya yang menerima keuntungan, itu (lewat) perpres,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

80 + = 84