KPK Klaim Tak Berwenang Usut Dugaan Mahar Rp500 Miliar Sandi

KPK Klaim Tak Berwenang Usut Dugaan Mahar Rp500 Miliar SandiWakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Jakarta, 2016. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

 

 

 

 

 

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya tak berwenang mengusut dugaan mahar senilai Rp1 triliun yang melibatkan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Dugaan mahar dari Sandiaga tersebut pertama kali dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Menurutnya, Sandi menyetor masing-masing Rp500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengamankan posisi cawapres.

“Mahar-mahar itu jelas bukan kewenangan KPK, akan tetapi KPK melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/8).

Ia mengatakan pihaknya baru bisa mengusut dugaan mahar dalam pemilihan umum bila sumber uang itu berasal dari korupsi penyelenggara negara.

Misalnya, beberapa kasus dalam Pilkada 2018 dimana beberapa calon kepala daerah ditangkap lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Lain hal bila bantuan dana tersebut bersumber dari hasil korupsi sebagaimana terdapat pada kasus pilkada serentak yang belum lama ini,” ujarnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah), di Jakarta, Jumat (10/8).Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah), di Jakarta, Jumat (10/8). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Terlepas dari itu, Saut mengakui potensi munculnya mahar politik dalam setiap pemilu menjadi perhatian KPK. Oleh karena itu, pihaknya telah memberikan hasil kajian kepada partai politik agar melakukan perbaikan di internal masing-masing.

Hasil kajian itu antara lain tentang sumber dana, iuran anggota, tata kelola dan kaderisasi yang transparan di dalam partai politik.

“Hal itu lebih pada perlunya integritas partai politik dalam membangun peradaban baru politik elektoral di negara ini, dalam kaitan menunrunkan potensi konflik ketika mereka terpilih,” tuturnya.

“Itu sebabnya mengapa indeks persepsi korupsi atau IPK itu dikaitkan dengan seperti apa indonesia melaksanakan Pemilu,” kata Saut menambahkan.

Sebelumnya Andi Arief mengaku masalah mahar itu diperoleh dari tim kecil Partai Gerindra, yakni Fadli Zon, Sufi Dasco Ahmad, Prasetyo Hadi, dan Fuad Bawazier.

“Soal Mahar ke PKS dan PAN masing-masing 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00,” cuit Andi hari ini Sabtu (11/8).

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8).Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Sandiaga menyebut tudingan dari Andi itu adalah dinamika yang muncul dalam Pilpres 2019. Namun, dia beryukur saat ini Partai Demokrat, partai yang menaungi Andi, telah mengusung dirinya dan Prabowo.

“Itu dinamika yang harus kita syukuri, sekarang Demokrat sudah bergabung dan kita sama-sama ingin united we stand,” kata Sandi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 81 = 86