Jakarta: Kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan jajaran selama tahun 2017 dinilai sangat baik. Di antaranya dapat dilihat dari turunnya titik api yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, secara signifikan.

“Jika melihat dari satu aspek saja, yakni kebakaran hutan, kita bisa membandingkan angka yang mencolok. Titik kebakaran hutan selama 2016-2017 turun drastis sebanyak 90 persen dari tahun sebelumnya, 2015-2016,” kata Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad seperti dilansir Antara, Selasa, 26 Desember 2017.

Menurut Chalid, capaian lain Menteri Siti dan jajaran, yakni pemanfaatan hutan untuk rakyat yang sebelumnya sulit dilaksanakan. Di masa Menteri Siti, lanjut dia, hal itu bisa direalisasikan dengan penerapan konsep hutan sosial atau hutan untuk masyarakat.

Chalid menjelaskan dalam konsep ini, rakyat boleh memanfaatkan hutan dan pada saat bersamaan, rakyat juga dididik untuk bisa melindungi hutan sebagai sumber kehidupan.

“Untuk saat ini, baru tercapai sekitar dua juta hektare dari target Kementerian LHK sebesar 12,7 hektare. Konsep hutan sosial ini harus kita dukung agar keadilan dalam pemanfaatan hutan bisa dicapai,” ujar Chalid.

Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo. Bambang melihat dari sikap Menteri Siti dan jajaran dalam menata hutan dan lingkungan.

Yaitu, terkait penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bambang mengungkapkan Menteri Siti dan jajaran tidak hanya menerapkan sanksi pidana, perdata tetapi juga sanksi administrasi.

Bambang memuji ketegasan Menteri Siti dan jajaran tersebut. Kendati mereka harus melawan para raksasa yang selama puluhan tahun menikmati hasil hutan secara sepihak.

Bambang mengakui bahwa jumlah kejadian dan luas kebakaran hutan serta lahan tahun 2016 dan 2017 turun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Meski demikian, Bambang menyoroti sejumlah lokasi seperti di NTT, Papua dan Sulawesi, yang harus diperhatikan secara serius. Pasalnya sejumlah lokasi tersebut, lanjut dia, menyumbangkan titik api cukup signifikan.

Bambang menambahkan berbagai terobosan Menteri Susi dan jajaran tak jarang mendapatkan perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan. Bahkan perlawanan itu bisa saja dilakukan dengan cara menggunakan atau mendekati kekuatan yang lebih besar.

“Karena itu, perlu dukungan kuat dari semua pihak agar menteri LHK tidak surut untuk melakukan koreksi kesalahan masa lalu itu,” tandas Bambang