PERAHU NELAYAN – Sejumlah nelayan melihat kondisi salah satu bantuan dari DKP Padang, berupa perahu di Patenggangan, Kota Padang
ADANG, HARIANHALUAN.COM–Sejumlah nelayan Kota Padang mengeluhkan bantuan yang diberikan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Padang. Bantuan berupa perahu, mesin dan alat tangkap tersebut dianggap tidak sesuai kegunaan.
Hal ini disampaikan oleh Yanuar selaku sekretaris Himpunan Nelayan Indonesia Wilayah Sumbar di Padang,akhir pekan lalu Menurutnya, bantuan untuk nelayan itu berasal dari dana Pokir (Pokok Pikiran) anggota DPRD Padang Erisman. Melalui DKP dana tersebut diserahkan dalam bentuk bantuan perahu hingga alat tangkap.
“Ada sekitar tujuh kelompok nelayan yang mendapat bantuan ini. Dan semua bantuan tersebut tidak ada gunanya, karena tidak sesuai kebutuhan nelayan. Contoh, perahu yang diberikan tergolong kecil, tidak ada papan di dalamnya, rapuh. Selain itu, alat tangkap berupa jaring tidak sesuai peraturan dari kementrian,” terangnya.
Dijelaskannya, dari data yang ia dapat, dana untuk bantuan tersebut mencapai Rp 1,4 miliar. Namun, setelah ia dan nelayan lainnya melihat bantuan tersebut ternyata fungsi dan harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya.
“Bayangkan dana itu sekitar Rp 1,4 miliar, tapi harga satu perahu itu saja untuk di sini (Padang) Rp 20 juta itu sudah mewah dan lengkap,”paparnya.
Ditambahkannya, ia sudah melaporkan masalah tersebut pihak terkait dan sudah direspon.
“Kami sudah laporkan masalah ini dan pejabat terkait sudah berganti. Tapi untuk masalah alat bantuan ini belum ada titik temu. Apakah akan diganti atau bagaimana, sekarang coba lihat alat ini (sambil menunjuk perahu) sudah rusak dan lapuk,” jelasnya.
Dikatakannya, mereka (DKP) harus bertanggung jawab. Karena bantuan yang diberikan tidak sesuai dan tisak mempunyai azaz manfaat. “Di sini berarti ada kerugian negara. Ini harus diusut,” ungkapnya.
Yanuar yang juga ketua Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang ini menyampaikan, bahwa semua keluhan masyarakay tersebut tidak asa kaitannya dengan politik.
“Ini murni keluhan kami sejak Desember lalu. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik,” tuturnya.
Soal dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Padang, yang bersangkutan Erisman mengakui anggaran pokirnya telah dia serahkan melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP) dalam pelaksanaannya.
Ia menuturkan, saat itu dilakukan rapat bersama nelayan, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan. “Saya mendapatkan dana pokir paling banyak Rp1,4 miliar, tapi sayangnya tidak dikelola dengan baik,” tegasnya seraya berharap adanya periksa keuangan dana pokir itu.
“Jika perlu diaudit, sehingga jelas,”katanya.
Menurut politisi Gerindra ini, dalam peruntukannya tepat sasaran, tapi kecewanya peralatan yang dibelikan untuk nelayan tidak bisa digunakan. Ia mengakui kesalahan ini juga akibat tidak sepenuhnya ia mengawal dalam pembelian peralatan untuk nelayan. Sehingga, ia hanya menyerahkan sepenuhnya ke DKP akibat kesibukan dalam mengurus kasusnya.
Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Padang (saat menerima bantuan pokir tersebut) Zalbadri mengatakan, waktu masuk dana pokir memang melalui dirinya tapi saat eksekusi bukan dia yang melakukan.
“Peralatan yang diberikan kepada nelayan disesuaikan dengan jumlah anggaran, kalau dananya besar maka besar pula yang diterima warga tapi kalau kecil maka sebaliknya,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kadis Kelautan Perikanan Kota Padang Eyviet Nazmar mengatakan, dana pokir yang atas nama Erisman sudah sesuai kesepakatan bersama nelayan. “Nelayan yang mendapatkan bantuan kapal sebanyak 14 orang, dan kapal itu terbuat dari kayu,” katanya.
Tapi karena musim hujan maka kayu itu basah, dan kini musim panas kayunya merenggang. “Jika nelayan tidak menginginkan, agar kembalikan ke DKP. Tapi sampai kini, perahu itu tidak dikembalikan juga. Karena, masih banyak nelayan lainnya yang memerlukan,” ujarnya.
Perahu kayu yang diberikan itu cocok untuk macing, termasuk jaringnya. Jadi, tidak bisa digunakan untuk kecepatan tinggi apalagi untuk payau. Ia yakin, keluhan nelayan ini adanya provokator di balik ini semua.
“Bahkan, kami sudah mempertemukan antara Erisman dengan nelayan untuk mencarikan solusinya dengan mengembalikan ke DKP,” tambahnya.