ICW Wanti-wanti KPK

ICW Wanti-wanti KPK

 

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perekrutan penyidik di Deputi Penindakan KPK. Sebab, ICW menerima informasi bahwa pimpinan KPK diam-diam menerima pengusulan mantan penyidik yang sudah purnatugas.

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, jika itu benar, pimpinan KPK berpotensi melanggar PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP SDM KPK).

“ICW mengingatkan pimpinan KPK tidak bertindak ceroboh dan tidak melanggar hukum dalam proses pengangkatan penyidik KPK,” kata Agus dikutip dari Media Indonesia, Senin, 9 April 2018.

Dia mengatakan, Pasal 5 ayat (3) PP SDM KPK mengatur masa penugasan pegawai negeri pada KPK ialah selama empat tahun. Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan masa penugasan dapat diperpanjang paling lama enam tahun yang dilakukan dua tahap.

“Ada dua tahap perpanjangan. Tahap pertama paling lama empat tahun dan tahap kedua paling lama dua tahun setelah pimpinan KPK berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal,” imbuh Agus.

Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan, jika benar pimpinan KPK diam-diam menerima pengusulan mantan penyidik KPK tersebut, mereka berpotensi melanggar Pasal 15 huruf d UU KPK dan etik. Pasal 15 huruf d UU KPK menyebutkan KPK berkewajiban menegakkan sumpah jabatan. Salah satu sumpah jabatannya ialah setia pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Ia menambahkan, Pasal 15 huruf e UU KPK pada intinya menyebutkan KPK berkewajiban menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

“ICW meminta pimpinan KPK membatalkan rencana pengangkatan penyidik di Deputi Penindakan KPK yang tidak sesuai dengan UU.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 4 =