PADANG, HALUAN – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumbar, Iqra Chissa sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan terhadap hotel dan grand mall Basko. Eksekusi yang dilakukan dianggap sebagai kabar menakutkan bagi investor lain yang akan berinvestasi di Sumbar.
“Pengusaha sekaliber Pak Basrizal Koto saja tidak diberi kenyamanan berinvestasi di kampungnya sendiri, bagaimana dengan investor yang lain? Ini akan jadi kabar menakutkan. Investor lain akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di Sumbar,” terang Iqra Chissa, Jumat (14/1).
Dijelaskan Iqra, pemerintah secara umum mestinya berupaya memberikan kenyamanan pada investor. Jika terjadi masalah, dilakukan musyawarah, bukan malah menyelesaikan dengan cara-cara tak elok. Dikatakanya, kenyamanan merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Sumbar. “Seharusnya pemerintah melakukan koreksi kembali,” kata Iqra
semntara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Firwan Tan, berharap kepada pihak-pihak yang melakukan eksekusi terhadap lahan di belakang hotel dan mal Basko untuk mempertimbangkan berbagai dampak buruk eksekusi tersebut, di antaranya, terhadap iklim investasi di Sumatra Barat dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Pakar ekonomi kepercayaan Presiden Soeharto pada Orde Baru itu mengutarakan, eksekusi lahan di belakang belakang hotel dan mal Basko yang melibatkan lebih dari 400 aparat kepolisian akan membuat citra iklim investasi di provinsi ini, khususnya di Padang, menjadi buruk. Akibatnya, penanam modal akan takut berinvestasi.
“Sumbar hingga kini kekurangan investor. Karena Sumbar membutuhkan investor, investor sebaiknya diperlakukan secara baik. Jangan sampai perlakuan terhadap satu investor membuat investor lain takut,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pengeksekusi lahan di belakang hotel dan mal Basko untuk tidak arogan, seperti mengerahkan ratusan aparat untuk menghadapi satu investor, apalagi terhadap investor sekelas Basko, yang levelnya sudah nasional.
Sehubungan dengan masalah dengan investor, Firwan Tan menyarankan, jika ada hal-hal yang masih bisa dibicarakan selain masalah hukum, sebaiknya dibicarakan.
Ia juga menyarankan pengeksekusi untuk memikirkan dampak eksekusi itu terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja di hotel dan mal Basko. Jika eksekusi itu mendatangkan dampak buruk bagi kinerja hotel dan mal Basko, ratusan pekerja di sana bisa hilang pekerjaan. Hal itu bisa mengakibatkan pengangguran yang juga akan menjadi beban bagi pemerintah daerah.
“Saya pikir harus dipertimbangkan alua jo patuik, raso jo pareso. Saya tahu betul, dulu, Basko itu diajak berinvestasi ke Padang oleh Wali Kota Padang waktu itu, Zuiyen Rais. Waktu itu, Padang membutuhkan investor, hingga kini pun masih membutuhkan investor karena jumlah investor yang ada di Padang saat ini kurang. Dicarilah investor ke luar Sumatra Barat. Namun, tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya di Sumbar. Hanya Basko yang mau pulang kampung untuk berinvestasi. Ketika itu, Basko sebenarnya tidak terlalu berminat berinvestasi di Padang karena dia sudah punya usaha di Riau. Namun, karena dibujuk oleh wali kota, dan Padang juga membutuhkan investasi waktu itu, dia membangun Minang Plaza di Padang. Karena itu, janganlah terlalu arogan terhadap investor, apalagi dia juga punya jasa terhadap investasi di Padang. Kalau ada masalah yang bisa dinegosiasikan, sebaiknya selesaikan dengan negosiasi,” tuturnya. (h/dib/mg-hen)