Hati-Hati Mengurus Perizinan Di Tanah Datar, Jangka Waktu Selesainya Tak Jelas dan Tak Profesional

Hati-Hati Mengurus Perizinan Di Tanah Datar, Jangka Waktu Selesainya Tak Jelas dan Tak Profesional
Kantor Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) Batusangkar (29/6)

Minangkabaunews

TANAH DATAR – Beberapa waktu lalu Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, pernah menyampaikan bahwa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan berazaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan dan keseimbangan hak, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, akuntabiltas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan terjangkau.

Namun sepertinya hal tersebut hanya mimpi. Bupati juga pernah berharap bahwa pelayanan satu pintu ini tidak hanya sekadar seremonial saja, namun harus mempunyai dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Senin (25/6/2018),salah seorang masyarakat bernama Rico dari PT. RISTAMA WISATA mengatakan bahwa ia mengurus perpanjangan izin PT nya sejak Oktober 2017 namun sampai hari itu belum juga kelar (25/6/2018).

Di kantor Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) Batusangkar tampak pegawainya bernama Rati yang duduk di loket pendaftaran mengatakan kepada Rico untuk menunggu sebentar.

“Tunggu sebentar pak, berkasnya sedang kita carikan di Gudang,” sampai Rati.

Usut punya usut ternyata Rico telah datang juga ke kantor tersebut pada bulan Mei 2018 dan juga belum selesai.

Salah seorang pegawai di bagian loket pendaftaran mengatakan bahwa mengenai bidang usaha pak Rico itu tidak jelas ijin apa yang harus dikeluarkan. “Kabid tak berani menandatangani karena untuk ijin tersebut kami harus koordinasi dengan Dinas Pariwisata, ” kata pegawai tersebut.

Berbeda alasan yang dijelaskan Pegawai bernama Hasan Basri kepada Rico. Menurut Rico Putra dari keterangan Hasan Basri alasan keterlambatan dokumennya karena Kepala kantor Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) sudah tidak menjabat lagi di kantor itu.

Berbagai alasan muncul kepada masyarakat yang mengurus dokumen perijinan mereka. Sementara Rico mengatakan bahwa dalam kepengurusan itu pihak kantor juga menjelaskan jangka waktu dokumennya akan siap yang ia urus sejak Oktober 2017 yaitu :

“Secepatnya”

Terpisah Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tanah Datar, Nurhamdi Zahari mengatakan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus secepatnya menanggapi keluhan masyarakat ini.

“Target-target demi kebaikan masyarakat dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam hal perijinan merupakan tanggung jawab instansi terkait. Jangan Hanya ceremony belaka, jika perlu pemerintah juga membuat brosur untuk diberikan kepada masyarakat tentang apa-apa saja ijin yang bisa diurus berikut syarat-syaratnya, berapa waktu pengerjaannya dan berapa biayanya,” ungkap Nurhamdi Zahari.

Nurhamdi menegaskan agar mengenai perijinan ini para pegawai jangan malah membikin binggung masyarakat.

“Harus jelas SOP (standar Operasional Prosedur) nya, jadi kesempatan-kesempatan penyalahgunaan wewenang, atau yang bisa membuat bingung masyarakat dalam masalah pengurusan ini dapat diminimalisir, atau kalau perlu ditiadakan. Bupati dalam hal ini tak boleh tinggal diam, harus cepat bertindak dan mengambil kebijakan. Dalam hal siapa yang berhak menandatangani dokumen perijinan yang dimasukkan masyarakat jika memang Kepala OPD tersebut dalam posisi kosong,” tegasnya. (Romeo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 − = 46