PADANG, – Pengurus DPD Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) Sumbar berharap Pemprov Sumbar, khususnya gubernur bisa memberikan masa tenggang perampungan proyek tahun 2017 hingga 50 hari ke depan menyusul berakhirnya masa kerja tahun 2017 dalam beberapa hari ke depan. Permintaan ini mereka sampaikan terkait sejumlah kendala yang mereka hadapi untuk merampungkan proyek tersebut sesuai jadwal.
“Ada beberapa kendala yang kami hadapi, mulai dari adanya material proyek yang harus didatangkan dari Jawa hingga kondisi cuaca di Sumbar yang kerap berubah-ubah. Untuk itu, tentu kami berharap ada kebijakan dari pemerintah bagi kami para penyedia jasa konstruksi di Sumbar,”ujar Ketua DPD Gapeksindo Sumbar Sutrisno kepada media di Padang, Rabu (27/12) kemarin.
Di sisi lain, Soetrisno menambahkan mestinya Lembaga Pengembagan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumbar menyuarakan kendala tersebut sebagai wadah seluruh asosiasi jasa konstruksi. Karena keluhan ini juga dialami oleh banyak asosiasi lainnya sehingga kerap menjadi “kehebohan” di tingkat penyedia jasa konstruksi. Yang menjadi permasalahan utama, pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran.
“ Perlu diingat, dari semua itu yang perlu diperhatikan adalah asas manfaat dari kegiatan yang dikerjakan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,”katanya lagi.
Lebih lanjut Soetrisno menjelaskan memang ada batasan waktu, diperbolehkan mengerjakan kegiatan di luar tahun dari anggaran terutama untuk proyek tahun tunggal. Akan tetapi yang menjadi persoalan oleh para penyedia jasa konstruksi dibebani dengan denda.
Sementara ada beberapa kendala yang dihadapi para penyedia jasa konstruksi di antaranya banyak bahan konstruksi yang dipesan dari pulau Jawa, karena pemesanan ke perusahaan yang dipesan bersifat nasional akan mengakibatkan bahan yang dipesan tersebut terkendala untuk sampai sesuai jadwal yang ditentukan. Ini juga menambah lambatnya proses pengerjaan terhambat.
Selanjutnya cuaca ekstrem yang akhir-akhir ini melanda Sumatera Barat juga mengakibatkan pengerjaan proyek terhenti. Semua keluhan tersebut hampir disampaikan oleh seluruh penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya tersebut yang saat ini sudah berjumlah 800 perusahaan.