Eksekusi Melanggar Hukum di Basko Mall dan Hotel, Bareskrim Sita Pagar Rel Kereta Api

   Eksekusi Melanggar Hukum di Basko Mall dan Hotel, Bareskrim Sita Pagar Rel Kereta Api 
Pekerja yang ditugasi oleh Bareskrim Mabes Polri membongkar besi pagar yang menutupi parkir (kawasan Basko Hotel dan Mall), Sabtu (28/4). Pembongkaran dilakukan untuk menyita besi dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Padang di Jalan S Parman, Padang dan sebagian lagi di-policeline di areal Basko. 

 

 

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Bareskrim Mabes Polri menyita pagar rel kereta api yang dipasang pihak PT KAI Divre II Sumbar di areal Hotel dan Mall Basko. Penyitaan yang berlangsung Jumat dan Sabtu (27-28/4), sebagai tindak lanjut dari pengaduan H Basrizal Koto atas eksekusi melanggar hukum yang terjadi pertengahan Januari lalu.

Puluhan batang rel kereta api yang dilas menjadi pagar dan dilapisi seng di sepanjang sisi  pintu gerbang utara Hotel Basko terus masuk ke bagian dalam belakang Basko Grand Mall, sejak Jumat sampai Sabtu, dibongkar oleh belasan pekerja yang ditugaskan Bareskrim Mabes Polri. Pagar rel kereta api yang dibongkar itu sampelnya disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Padang di Jalan S Parman, Padang dan sebagian lagi di-policeline di areal Basko.

Proses penyitaan yang dilakukan tim Bareskrim disaksikan dua orang jaksa dari Kejaksaan Agung Sri Supriyanti dan Ety Sutiaty, dua orang jaksa dari Kejari Padang, Lurah Air Tawar Timur Afridal, RT dan tokoh masyarakat setempat, Manager Aset PT KAI Divre II Sumbar Drajat dan dua orang stafnya serta pelapor H Basrizal Koto dan GM Basko Grand Mall Roby Wiryawan.

“Kami mengapresiasi tindakan penyitaan yang dilakukan tim Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, kami berharap Bareskrim segera menetapkan para tersangka dalam perkara yang dilaporkan klien kami ini,” kata Jon Mathias, SH, Penasehat Hukum Basrizal Koto kepada wartawan, Sabtu (28/4).

Menurut Jon, pihaknya telah mengonfirmasi ke Bareskrim Mabes Polri dan memastikan perkara ini sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirim ke Kejaksaan Agung RI sesuai dengan KUHAP dan Perkap tentang teknis penyidikan.

“Itu berarti sudah ada dua alat bukti yang kuat sebagai persyaratan untuk menetapkan tersangka. Kami berharap penyidik dalam waktu yang tidak lama lagi menetapkan tersangkanya,” ujar Jon.

Perkara ini berawal dari eksekusi yang dilakukan atas permohonan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar di areal belakang Basko Hotel dan Mall di Jalan Prof Hamka, Padang, Kamis, 18 Januari lalu. Dalam eksekusi yang dikawal ratusan aparat itu, PT KAI tidak hanya memagar areal perkara, tapi juga menghancurkan bangunan belakang Basko Hotel dan Mall.

Padahal, menjelang pelaksanaan eksekusi pihak H Basrizal Koto sudah menyampaikan protes dengan menunjukkan sertifikat sah HGB 200, 201 dan 205 dan dia bukanlah pihak yang berperkara, tapi eksekusi dengan menggunakan alat berat itu, tetap dilakukan.

Akibatnya, tidak hanya lahan bersertifikat atas nama Basrizal Koto yang dipancang dan dipagar dengan rel besi, tapi bangunan belakang Basko Hotel dan Mall juga dijebol dan dihancurkan dengan alat berat.
Ratusan tamu hotel dan mall, kocar-kacir menyelamatkan diri.

Dua minggu lebih, ribuan karyawan di dua unit usaha Basko itu menganggur akibat terputusanya aliran listrik ke Basko Hotel dan Mall. Total kerugian yang dialami Basko akibat eksekusi ini mencapai Rp35 miliar dan dengan kerugian berjalan setiap hari sebesar Rp300 juta akibat tidak beroperasinya mal dan hotel Basko.

“Sejumlah aktor yang diduga berperan dalam eksekusi melanggar hukum itu, kami laporkan telah melakukan tindak pidana penyerobotan, penyalahgunaan wewenang, pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa hak seperti yang diatur dalam Pasal 385, 421, 406 dan 167 KUHP,” kata Jon Mathias.

Mereka yang dilaporkan itu antara lain Sulthon, Vice President PT KAI Divre II Sumbar, Drajat, Manajer Aset PT KAI Divre II Sumbar, Astri, kuasa hukum PT KAI, Reflizailius dan Basrul dari Pengadilan Negeri Padang.

“Perkara itu mendapat perhatian khusus oleh Bareskrim karena sudah viral di media dan mendapat perhatian secara nasional. DPD RI dan DPR RI turun langsung ke Padang. Masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan investasi daerah. Apalagi angka kerugian yang timbul dalam kejadian itu mencapai 35 miliar rupiah,” kata Jon Mathias.

Beberapa hari setelah laporan Basrizal Koto, tim Bareskrim Mabes Polri di bawah pimpinan AKBP Ruslan Abdul Rasyid turun ke Padang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa belasan saksi. Seiring dengan Bareskrim, tim Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak di Padang.

Terakhir, akhir pekan lalu, tim Bareskrim melakukan penyitaan barang bukti berupa pagar rel kereta api berlapis seng dan menyimpannya di Rupbasan Kelas I Padang.

Putusan Pengadilan

Humas PT KAI Zainir yang dikonfirmasi tentang penyitaan pagar rel kereta api di areal Basko itu, mengaku tidak bisa mengomentarinya.

“Itu terkait proses hukum. Saya tidak bisa mengomentarinya. Namun eksekusi itu dulu dilaksanakan oleh PN Padang berdasarkan keputusan pengadilan. Kami (PT KAI) hanya sebagai pemohon eksekusi,” kata Zainir melalui sambungan telepon, Minggu (29/4).

Sementara Pejabat Humas Pengadilan Negeri Padang R Ari Muladi mengaku tidak tahu penyitaan yang dilakukan tim Mabes Polri tersebut.

“Saya tidak tahu tentang penyitaan itu. Pimpinan juga tidak ada memberitahukan. Jadi, maaf ya, saya tidak bisa memberikan tanggapan,” kata R Adi Muladi yang mengaku sedang berada di Yokyakarta, Minggu kemarin. (h/mg-hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 80 = 81