Dinas PUTR Pasaman Daftarhitamkan PT NSP

Dinas PUTR Pasaman Daftarhitamkan PT NSP

 

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM—Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pasamanmemasukkan PT Nabil Surya Persada (NSP) ke dalam daftar hitam (black list) untuk jangka waktu dua tahun berdasarkan surat pada 15 Februari 2018. Dinas PUTR Pasaman melakukan hal itu setelah perusahaan konstruksi tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian, yakni pemeliharaan jalan ruas Jalan Rao—Gunung Manahan pada tahun anggaran 2017.

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUTR Pasaman, yang menandatangani surat tersebut, Novri Indra, menjelaskan, PT NSP bahkan tidak mampu melaksanakan kegiatan dengan nilai kontrak Rp11.399.900.000 itu meski telah mendapat tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari.

“Sebelum mem-blacklist, kami telah memberikan surat teguran tiga kali, yakni pada 3 November 2017, 18 Desember 2017, dan 1 Februari 2018. Kami mengeluarkan surat teguran itukepada PT NSP berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan terjadi deviasi minus melebihi dari 10 persen,” ujarnya, Minggu (15/7).

Setelah memasukkan PT NSP ke dalam daftar hitam, kata Novri Indra, Dinas PUTR Pasaman mengusulkan perusahaan itu untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Meski telah masuk daftar hitam di PUTR Pasaman, PT NSP memenangi sejumlah lelang proyek di Sumbar, antara lain pada Dinas PUPR Sumbar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sumatra Kemen PUPR, Dinas PSDA Sumbar, Dinas PUTR Padang, dan Dinas PUTR Padang Pariaman.

Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas PUTR Padang, Malfi Hendri, mengungkapkan, pihaknya memenangkan PT NSP pada dua paket lelang proyek pada dinas tersebut karena syarat administrasi perusahaan tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, serta belum ada dalam daftar hitam di situs LKPP.

“Sebelum menetapkan PT NSP sebagai pemenang lelang paket, kami membuka portal LKPP. Kami lihat di sana belum ada nama PT NSP. Kami tidak bisa membatalkan PT NSP sebagai pemenang lelang proyek hanya karena PT NSP di-blacklist oleh Dinas PUTR Pasaman karena itu bersifat lokal. Kalau sudah di-blacklist di LKPP, itu baru bersifat nasional. Kalau kami membatalkan PT NSP sebagai pemenang paket lelang karena di-blacklist oleh Dinas PUTR Pasaman, sementara pekerjaan berhasil di banyak daerah lain, itu namanya tidak fair,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatra Barat, Al, berpendapat, Pokja ULP seharusnya memperhatikan rekam jejak perusahaan konstruksi yang menjadi calon pemenang lelang. Jika perusahaan tersebut sudah masuk daftar hitam di sebuah daerah, hal itu seharusnya bisa menjadi dasar pertimbangan bagi Pokja ULP sebelum menetapkan pemenang lelang.

Dirut PT Nabil, Revizal, membantah bahwa perusahaannya masuk daftar hitam Dinas PUTR Pasaman. Saat dikonfirmasi Haluan, Senin (16/7), ia mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan jalan ruas Jalan Rao—Gunung Manahan setelah tambahan waktu pengerjaan. Bantahan lainnya, ia menerima surat pemutusan sepihak atas surat perjanjian kontrak pada Maret 2018, sedangkan Dinas PUTR Pasaman mengeluarkan surat itu pada 15 Februari 2018.

“Pengerjaan jalan itu sudah selesai. Jalannya sudah dinikmati masyarakat. Tidak ada masalah lagi,” ucapnya.

Ia tidak mempermasalahkan Dinas PUTR Pasaman memasukkannya ke dalam daftar hitam. Ia menganggap perusahaannya masuk daftar hitam jika tayang di situs LKPP, sedangkan LKPP belum menayangkan hal itu sampai hari ini.

Baginya, tidak ada pengaruh daftar hitam yang dikeluarkan oleh Dinas PUTR Pasaman tersebut karena pada tahun ini perusahaannya memenangkan enam lelang proyek dan sudah kontrak. (h/dib)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 5