PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar diminta segera menuntaskan penghitungan kerugian akibat bencana banjir yang menimpa Limapuluh Kota. Penghitungan ini jangan asal saja tetapi lengkap dan detil untuk memudahkan dalam penganggaran nantinya.
“Bencana itu menimbulkan dampak besar bagi daerah setempat. Bahkan melumpuhkan sendi perekonomian termasuk rusaknya sejumlah sarana infrastruktur. Ini harus segera ditangani, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang,” kata pimpinan rombongan Komisi VIII DPR, M Asli Chaidir di Padang, Rabu (29/3).
Mantan anggota DPRD Sumbar dua periode ini menyebutkan, komisi VIII yang salah satu mitra kerjanya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), datang ke Sumbar ingin melihat sejauh mana perkembangan penanganan bencana di Sumbar umumnya, terutama banjir dan longsor di Limapuluh Kota yang terjadi beberapa hari sebelumnya, termasuk Sijunjung.
Dalam diskusi bersama jajaran Pemprov Sumbar diwakili Staf Ahli Gubernur Yulitar dan Sekretaris BPBD Sumbar Elyusman, Komisi VIII DPR menilai, upaya penanganan bencana yang dilakoni Pemprov Sumbar cukup bagus. Apalagi di lapangan, kerja sama dan koordinasi dengan pemkab Limapuluh Kota dan jajaran TNI/Polri maupun relawan bencana berjalan cukup baik.
Namun demikian untuk penanganan jangka panjang sekaligus upaya-upaya yang bisa ditempuh dengan pembiayaan APBN, Komisi VIII sangat penting data rinci kerusakan, termasuk usulan rehab infrastruktur dan lainnya. Dengan kata lain, kebutuhan untuk penanganan dan penanggulangan bencana di Sumbar.
Dalam kesempatan itu, BNPB memberikan dana siap pakai untuk bencana banjir dan longsor Limapuluh Kota sebesar Rp1,741 miliar yang diberikan Asli kepada Staf Ahli Gubernur Yulitar. (pen)