ASET TAMAN KHATIB DITAKSIR RATUSAN JUTA Sebagian Telah Dibongkar, Pendataan Baru Dimulai

Sebagian Telah Dibongkar, Pendataan Baru DimulaiDokumentasi Haluan

 

 

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM–Pemko Padang sejak akhir Juni 2018 sudah memulai proyek pelebaran jalan Khatib Sulaiman dari empat lajur menjadi enam lajur. Taman-taman di median jalan perlahan dibongkar, tetapi aset pertamanan berupa bunga dan rerumputan hias belum jelas akan dikemanakan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mengaku tengah melakukan penghitungan atas aset-aset tersebut.

Sejumlah pihak mendukung pelebaran jalan tersebut, termasuk DPRD Padang. Pelebaran disebut akan dapat menampung volume kendaraan yang kian padat. Hanya saja, dari pengamatan Haluan, tak banyak pihak yang peduli pada nasib aset pertamanan yang dibongkar oleh pelaksana proyek.

Setelah sebelumnya sempat saling lempar, Kepala DLH Kota Padang, Al Amin, mengaku tengah melengkapi jumlah aset pertamanan yang terpapar proyek pelebaran jalan tersebut. Untuk sementara, pihaknya belum dapat menyampaikan data akurat secara jumlah dan rupiah

“Kami lengkapi datanya dulu karena data tersebut tidak bisa sementara saja. Nanti jika sudah ada dikabari,” kata Al Amin singkat.

Sebelum mengkonfirmasi kepada Pemko Padang terkait persoalan ini, tim Haluan mencoba membandingkan nilai tanaman di atas median jalan itu dengan sumber perkiraan dari pengusaha bunga yang membuka galeri di Jalan Khatib Sulaiman.

“Tanaman dan rumput di median jalan yang akan dibongkar ini punya nilai. Saya mau membelinya kalau dijual,” kata Yun, pengelola Iyun Flower kepada Haluan, Senin (2/7).

Saat diminta Haluan untuk menaksir harga tanaman dan rumput, Iyun menyebut harga rumput bisa mencapai Rp25.000 per meter per segi.  Jika panjang median jalan dari ujung Masjid Raya hingga depan DPRD Sumbar mencapai 2.600 meter dengan lebar 3 meter maka luas median jalan mencapai 7.800 meter per segi.

Kemudian, jika luas rumput yang terbentang di median jalan diperkirakan setengah dari luas median jalan. Artinya, terdapat setidak 3.900 meter persegi rumput yang harusnya bisa dipertahankan, yang jika dikalikan dengan harga Rp25 ribu per meter, maka aset rumput yang akan dibongkar bernilai Rp97.500.000.

Kemudian, Haluan juga mencoba mengalkulasikan jumlah pohon hias pada median jalan utama di Padang itu. Ada dua jenis pohon hias yang paling mencolok, jenis palem dan pucuk merah. Setelah dihitung dari ujung ke ujung, jumlahnya mencapai 223 batang. Menurut Yun, sebagai pedagang, ia akan menjual pohon hias yang sudah tertata cantik itu dengan nilai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu.

Nilai ini, jika dikalkulasikan lagi, maka kita akan mendapati angka yang fantastis. Sebanyak 223 batang pohon hias, minimal dikalikan dengan Rp250 ribu per batang. Hasilnya, mencapai Rp55.750.000.

Itu belum termasuk bunga bonsai berukuran rendah yang sepanjang 2,6 kilometer Jalan Khatib Sulaiman. Dari kalkulasi yang coba dilakukan tim Haluan, ada 71 kelompok tanaman bonsai dengan jumlah batang bonsai yang bervariasi setiap kelompoknya. Dari 71 kelompok itu, dibedakan atas dua kelompok; enam kelompok besar dan 64 kelompok kecil.

Pada enam kelompok besar, terdapat setidaknya 270 rumpun per kelompok. Artinya, dalam satu rumpun terdapat 1.620 batang bonsai. Sementara, dalam kelompok kecil, terdapat 30-40 batang bonsai. Jika dikalkulasikan, maka jumlah bonsai di kelompok kecil mencapai 1.920 batang bonsai.

Yun pun menaksir harga bonsai per batang berkisar pada angka Rp15 ribu per dua batang atau Rp7.500 per batang. Dengan perhitungan setiap bonsai dihargai Rp5.000 per batang, maka seluruh bonsai yang mencapai 3.540 batang itu akan bernilai Rp17.700.000

Dari kalkulasi sederhana itu, Haluan menaksir nilai tumbuhan taman di median jalan mencapai Rp170.950.000. Sayangnya, Kadis DLH Padang enggan untuk membandingkan nilai aset yang mereka kelola di taman tersebut dengan kalkulasi sederhana yang dilakukan tim liputan Haluan.

“Sayang saja jika bunga-bunga dan rumput di taman tersebut disia-siakan begitu saja. Butuh waktu panjang untuk mendapatkan kondisi seperti saat ini. Saya kira, lebih 9 tahun dari waktu tanam untuk mendapatkan kondisi seindah ini. Saya mulai berjualan di sini tak berapa lama setelah gempa 2009, taman-taman ini baru mulai tumbuh,”kata Yun lagi.

Pembongkaran taman tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Walhi Sumbar, Uslaini. LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu menyayangkan jika taman tersebut dibongkar begitu saja.

“Kita menyayangkan pekerjaan pelebaran jalan di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman karena menghilangkan taman kota yang selama ini menjadi ikon Kota Padang sebagai kota yang hijau dan asri,” ujarnya, Selasa (3/7).

“Kami berharap tanaman di sepanjang jalan yang merupakan aset bisa diselamatkan dan dialihkan pada jalur jalan yang lain. Kami lihat sepanjang jalur Bypass median jalannya belum ditanami apa-apa. Akan sangat baik jika tanaman dan bunga tersebut dialihkan ke sana dari pada dihancurkan dengan alat berat,” katanya lagi.

Uslaini menyebutkan, persoalan pembongkaran taman tersebut ikut dibahas pada sebuah grup lingkungan yang diikutinya. “Kemarin sempat ada pembahasan cukup alot di grup lingkungan terkait lahan tersebut. Secara teknis memang lahan di tengah dan di kiri kanan jalan adalah lahan jalan yang akan diproyeksikan dan digunakan untuk pelebaran jalan. Jadi secara teknis lahan tersebut memang diperuntukan untuk pelebaran jalan jika dibutuhkan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Pakar Sosiologi Perkotaan dari Universitas Andalas Ardi Abbas menilai,pelebaran jalan yang saat ini dilakukan memang berada pada jalur hijau, dan menjadi jalan utama dari bandara menuju pusat kota.

“Memang jalur tersebut harus disiapkan untuk mengurangi kemacetan dengan melakukan pelebaran jalan. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa harus taman yang di tengah (yang dibongkar). Apakah tidak sebaiknya dipergunakan dahulu bagian ruas jalan,” kata Ardi.

Ia mengatakan, jika taman dibongkar, maka sudah dipastikan timbul kerugian dari segi aset. Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi koordinasi yang kurang berjalan antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Seharusnya ada koordinasi yang baik dan mencapai mufakat untuk hal yang akan membawa kebaikan. Namun, jika antar OPD sudah saling lempar, hendaknya pucuk pimpinan bisa mengambil alih memberi solusi,” katanya lagi. (h/mg-yes/mat/win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

82 − 78 =