Ada Wacana Revisi UU Lalu Lintas, Karang Taruna Kota Pariaman Menolak

   Ada Wacana Revisi UU Lalu Lintas, Karang Taruna Kota Pariaman Menolak
Ilustrasi: Polres Padang Pariaman

 

 

 

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM–Kesepakatan yang dibuat DPR RI dengan Kemenhub tentang revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan menjadi sorotan berbagai lapisan masyarakat.

Rencana revisi tersebut ditentang oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan pemuda pariaman yang tergabung dalam pengurus Karang Taruna.

Ketua Karang Taruna Pariaman Selatan,  Jumpriman mengatakan, ketidaksetujuannya terkait adanya kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan Kementrian Perhubungan tersebut.

Dikatakannnya kepada Haluan, Senin (9/4), masyarakat khususnya pemuda yang tergabung dalam kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Pariaman Selatan menolak secara mentah-mentah terkait revisi UU 22 tahun 2009 yang akan di laksanaka DPR RI dan Kementrian Perhubungan.

Menurutnya, hal ini sangat aneh dan terkesan mubazir. Selain itu, ia menilai rencana revisi tersebut juga sarat atas bisnis perorangan.

“Saya mewakili pemuda dan masyarakat Kecamatan Pariaman Selatan sangat tidak setuju jika dengan revisi tersebut. Kami menilai hal ini pemborosan anggaran,” tambahnya.

Ia juga mengutip pernyataan Ketua Presidium ITW, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif  mengatakan, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum.

Disampaikannya, atas dasar itulah UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  dan angkutan jalan mengamanatkan  sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.

“Bahkan tidak satupun negara yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum. Menurut kami dari organda cukup untuk membuatkan regulasinya yang sudah diatur dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Atau untuk dikeluarkan PP baru atau Perpres, demi keselanatam lalu lintas,” ungkapnya.

Jumpriman, juga peduli terhadap keselamatan warga di Kota Pariaman khususnya. Padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM.

“Kami juga mendengar tingginya aroma bisnis di dalam merevisi undang undang tersebut, dan informasi bahwa rencana  revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor,” kata Jumpriman

Hal senada juga diutarakan oleh Radasawar, Kepala Desa Marabau Pariaman, yang mengatakan bahwa norma tentang angkutan umum sudah ada di UU, sehingga sekarang tidak perlu UU terkait tidak perlu direvisi lagi.

Ia juga berpendapat agar pemerintah Indonesia membuat praturan seperti PP dan Perpres sehingga bisa menghemat biaya jika dibandingkan dengan biaya merivisi UU tersebut.

“Kami masyarakat Pariaman, hanya bisa memberikan pendapat agar pemerintah meninjau ulang kembali terkait rencana merevisi UU 22 Tahun 2009, agar tidak menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (h/mg-rul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

82 + = 83