JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menegaskan bahwa rencana pelarangan seorang mantan napi kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019 tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu). Rencananya pelarangan tersebut akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Wahyu, korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Sehingga, KPU perlu mengatur pelarangan tersebut secara lebih tegas melalui peraturan KPU (PKPU) .

Selain itu, Wahyu mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam UU kemudian mengaturnya di PKPU. Ia mencontohkan saat KPU mengatur soal aksesibilitas pemilu bagi kelompok-kelompok rentan atau penyandang difabel. Menurut Wahyu, aspek aksesibilitas belum diatur dalam UU Pemilu. Kemudian KPU mengaturnya melalui PKPU agar kelompok difabel memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

83 + = 91