JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung perlu dievaluasi kembali. Hal itu menyusul kerap banyaknya kecurangan dalam Pilkada, mulai dari pemalsuan dokumen hingga masifnya politik uang. Pengalaman Mahfud yang sempat menangani kasus sengketa Pilkada di MK menjadi acuannya.
 
Menurut Mahfud, tidak ada persoalan konstitusional bila Pilkada dikembalikan ke DPRD karena diperbolehkan di dalam UU. Justru, ucapnya, bila Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka akan memiliki dampak positif. Selain meminimalkan politik uang, pengawasan Pilkada juga menjadi terlokalisir karena hanya dalam lingkup DPRD.
 
Sebenarnya sejak 2012 lalu, usulan untuk mengambilikan Pilkada ke DPRD sudah ada. Bahkan, Mahfud juga sudah diskusi dengan berbagai tokoh mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono hingga mantan Mendagri Gamawan Fauzi.
 
Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD itu lantas masuk ke UU Pemilu 2014. Namun ada peristiwa politik yang muncul, yaitu keputusan Presiden SBY mengeluarkan Perppu sehinga aturan itu tidak berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 33 = 40