Padang, (Antaranews Sumbar) – Ombudsman Republik Indonesia berupaya agar Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), yang berstatus sebagai daerah tertinggal dapat terjangkau oleh pelayanan instansi itu.

“Kami masih berupaya agar daerah itu bisa mengakses Ombudsman ketika menghadapi suatu persoalan penyalahgunaan wewenang (maladministrasi), dengan itu diharapkan pelayanan publik di Mentawai juga terus mengalami perbaikan,” kata Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari, di Padang, Rabu.

Ia mengatakan Ombudsman pusat pada 2018 akan menjalankan program pendampingan bagi daerah marjinal, dengan sasaran daerah perbatasan, tertinggal, serta pedalaman. Program itu dibuat dalam bentuk kajian khusus dan melihat profil daerah bersangkutan.

Dari program tersebut kemudian akan dilihat apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah terkait, tindakan, serta koreksi demi peningkatan pelayanan publik.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi, mengakui Mentawai belum terjangkau oleh pelayanan pihaknya. Meskipun demikian, untuk mendorong perubahan pelayanan publik itu Ombudsman tetap berkoordinasi dengan Bupati Mentawai.

Selain itu untuk melihat kejadian di lapangan, Ombudsman sudah membuat agenda tahunan dengan mengunjungi Mentawai secara langsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 + = 60