JAKARTA, KOMPAS.com – DPR menyampaikan keterangan resminya terkait gugatan UU Ormas dalam sidang lanjutan uji materi di Mahkamah Konstitusi ( MK) pada Selasa (6/3/2018). Di akhir keterangannya, DPR memohon kepada majelis hakim untuk menimbang berbagai hal. Salah satunya yakni terkait nasib gugatan UU Ormas yang diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat.

“DPR memohon majelis hakim menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan tidak diterima,” ujar anggota Komisi III Arteria Dahlan saat membacakan keterangan DPR.

DPR menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon uji materi UU Ormas hanya asumsi semata. Asumsi itu didasari dari kekhawatiran terhadap produk hukum tersebut. Misalnya terkait anggapan UU Ormas akan merenggut kebebasan berserikat, berkumpul, serta hak konstitusional untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain itu, UU Ormas juga dinilai bisa membuat pemerintah mengambil tindakan sewenang-wenang untuk  membubarkan ormas tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

95 − 91 =