JAKARTA, KOMPAS.com – Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah dikecam puluhan ribu orang melalui petisi di laman Change.org.

Belum 24 jam diluncurkan, petisi yang digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi UU MD3 itu telah mendapat puluhan ribu tanda tangan warganet.

Pantauan Kompas.com, Rabu (14/2/2018) pukul 18.10 WIB, atau delapan jam setelah diluncurkan, petisi tersebut sudah ditandatangani 40.292 warganet.

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang membuat petisi ini antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.