Menkumham Yasonna H Laoly saat sidak di Lapas Klas I Surabaya.
VIVA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengancam anak buahnya dengan sanksi tegas apabila bermain-main dalam melakukan tugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Bahkan, ancaman sanksi kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham yang tidak tegas atau bahkan ikut bermain, juga disiapkan Yasonna.
Ancaman sanksi tegas itu disuarakan Yasonna menyusul operasi tangkap tangan Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen, pada Sabtu malam, 21 Juli 2018. Dia disangka meneripa suap dari terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah, untuk memudahkan dia keluar dan mendapatkan fasilitas mewah di dalam penjara.
Yasonna mengatakan, bila ditemukan pelanggaran di satu lapas, maka pejabat Kemenkumham dua tingkat ke atas akan dijatuhi sanksi. “Dua tingkat itu Kadivpas (kepala divisi pemasyarakatan) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah),” katanya usai memimpin penggeledahan di Lapas Klas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu malam, 22 Juli 2018.
Yasonna mengaku sanksi seperti itu sudah pernah diterapkan di Kantor Wilayah Provinsi Riau. “Maka kalau memang Kakanwil (Kemenkumham) tidak melakukan tugasnya dengan baik, itu akan jadi malapetaka bagi dia,” tandasnya.
Dia mengatakan, standar operational procedure atau SOP di lapas atau rutan sudah ada. Fasilitas mewah tidak boleh ada diperuntukkan bagi narapidana atau tahanan. Karena itu, Yasonna memerintahkan seluruh pejabat lapas dan rutan yang ada menerapkan SOP itu. “Kalau SOP dijalankan dengan baik dan benar, maka akan menjadi baik,” ucapnya.
Yasonna mengakui bahwa OTT KPK di Lapas Sukamiskin jadi tamparan keras bagi kementerian yang ia pimpin. Atas alasan itu pula dia menginstruksikan kepada anak buahnya agar melakukan bersih-bersih penjara dengan melakukan penggeledahan lapas dan rutan seluruh Indonesia.