UU MD3 Berlaku, Jokowi Dicap Plin-Plan

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo tak kunjung menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 setelah 30 hari disahkan di tingkat paripurna parlemen.

UU MD3 itu dengan demikian mulai berlaku sejak hari ini meski Jokowi tak membubuhi tanda tangannya. UU MD3 ini disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari lalu.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan UU MD3 sudah sah dan pemerintah wajib menindaklanjuti hal tesebut. masyarakat akan melihat Jokowi tidak bisa tegas dalam menyikapi masalah ini.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sempat menyebut Presiden Jokowi kaget dengan revisi UU MD3 yang disahkan DPR. Jokowi,Yasonna mengatakan  juga tidak akan menandatanganinya. Menurut Yasonna, ada sejumlah pasal yang dipersoalkan pemerintah dalam revisi UU MD3. Salah satunya terkait dengan kriminalisasi terhadap penghina martabat anggota DPR.

Menanggapi ‘drama’ Menteri Yasonna tersebut, Margarito curiga sejak awal ada yang salah di dalam manajemen keputusan pemerintahan Jokowi.

Terpisah, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menganggap keputusan Jokowi untuk tidak menandatangani revisi UU MD3 tetap sejalan dengan konstitusi.

Menurut Denny, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (antara DPR dan pemerintah), tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

98 − = 95