Tim Saber Pungli Awasi Penerimaan Siswa Baru di Padang

Ilustrasi (net)

Singgalang.com,PADANG – Guna mencegah adanya praktik pungutan liar (pungli) di penerimaan siswa baru, Dinas Pendidikan Padang menyeba‎rkan edaran. Sementara itu, tim sapu bersih (Saber) Pungutan liar (Pungli) Padang tetap mengawasi penerimaan siswa baru.

Kepala Dinas Pendidikan Padang, Barlius mengatakan, sebelum dimulainya penerimaan siswa baru, pihaknya telah menerbitkan edaran yang ditembuskan kepada seluruh kepala sekolah di tingkat SMP dan SD.

“Kita sudah kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk mengingatkan agar tidak melakukan praktik pungli, selama penerimaan siswa baru tahun ini,” kata Barlius.

Barlius mengatakan, ‎selain telah mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah dan menyebarkan edaran, pihaknya juga mengingatkan agar tidak ada melakukan pungutan apapun bentuknya.

Dikatakan, untuk persoalan seragam ini, seharusnya sekolah tidak ikut campur. Namun, persoalan ini harusnya disalurkan oleh koperasi.

Ketua Saber Pungli Kota Padang AKBP Kobul Syahrin Ritonga mengatakan pihaknya terus melakukan tugas dan fungsinya dalam memberantas perbuatan pungutan liar pelayanan publik di Padang. Tanpa terkecuali, mengawasi proses penerimaan siswa baru di setiap sekolah negeri yang saat ini sedang berlangsung.

“Kalau ada yang menjadi korban, silahkan lapor kepada tim saber pungli. Bisa melalui website dan media sosial kita atau bisa saja datang langsung ke Polresta Padang. Kita juga punya hotline yang bisa dihubungi masyarakat dengan nomor 08117180117,” tutupnya.

Sebelumnya

Dinas Pendidikan Sumatera Barat mewanti-wanti kepala sekolah tingkat SMA dan SMK untuk tidak melakukan pungutan dan sumbangan, sebelum ada kesepakatan antara wali murid, komite dan sekolah.

Larangan pemungutan dan sumbangan tersebut dituangkan dalam surat edaran tertanggal 4 Juli 2018, yang ditujukan kepada koordinator pengawas kabupaten, ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) kabupaten dan kota se-Sumbar, serta para
kepala sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Bustavidia menjelaskan, edaran tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 ayat 1 bahwa pungutan dan sumbangan harus berdasarkan perencanaan sesuai rencana kerja tahunan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan dan Permendikbud Nomor 75 tahun 2015 tentang Komite Sekolah.

“Kami tegaskan sumbangan dan pungutan tidak dibenarkan dalam bentuk apapun sebelum ada kesepakatan bersama, ini berlaku untuk calon siswa baru. Ini bentuk peringatan kami sebab saat ini sedang berlangsung penerimaam siswa baru,” jelasnya saat dihubungi wartawan Kamis (5/7).

Ditegaskannya, tidak dibenarkan sekolah memungut sumbangan dengan dalih apapun. Kemudian pengadaan pakaian seragam tidak melalui sekolah, namun melalui koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya kata dia tidak ada penambahan persyaratan PPDB
yang berhubungan pembebanan pembiayaan kepada peserta didik atau pun orangtua.

“Apa pun alasannya tak ada pungutan dan sumbangan. Apakah itu untuk pembangunan sekolah. Tidak dibenarkan juga menarik sumbangan berupa titipan sebelum ada kesepakatan orangtua, komite dan sekolah,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

84 − 77 =