Terdakwa SPj Fiktif Surati Gubernur Sumbar

Terdakwa SPj Fiktif Surati Gubernur SumbarDok. Haluan

 

 

Terdakwa korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif, Yusafni Ajo ngotot meminta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno hadir ke persidangan. Kehadiran orang nomor satu di Sumbar tersebut dianggap bisa meringankan dirinya jelang menghadapi vonis hakim. Kenapa harus gubernur?

 

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencananya, hari ini, Senin (16/4), Yusafni akan mengirimkan surat kepada Irwan Prayitno lewat kuasa hukumnya, Bob Hasan. Surat tersebut akan diantarkan langsung ke Kantor Gubernur. Majelis hakim juga diharapkan mendorong agar Irwan Prayitno bisa hadir ke Pengadilan Tipikor Padang dengan salah satu kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumbar yang dianggap tahu masalah keuangan dalam kasus yang merugikan negara Rp62,5 miliar tersebut.

Dituturkan Bob Hasan, gubernur diminta untuk memberikan kesaksian yang meringankan untuk Yusafni. Sebagai kepala daerah, gubernur diduga Bob Hasan tahu seluk beluk perkara yang menjerat kliennya.

“Dalam kerangka dugaan-dugaan, gubernur tahu duduk persoalan ini dari awal. Makanya diminta datang dan hadir sebagai saksi meringankan di Pengadilan Tipikor Padang bersama salah seorang kepala dinas di Pemprov Sumbar yang ada kaitannya dengan keuangan kasus ini. Kepala dinas tersebut sekarang masih aktif dan berkaitan dengan keuangan Yusafni,” terang Bob Hasan kepada Haluan, Minggu (15/4).

Sebagai kepala daerah kata Bob Hasan, gubernur pasti melakukan proses evaluasi terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh kliennya tersebut. pekerjaan tersebut selesai atau tidak dilakukan. Hal itu dilakukan dalam upaya mengumpulkan semua data, informasi dan fakta persidangan. Tujuannya memastikan jumlah kerugian negara dan kemana saja duit sebanyak itu pergi.

“Saya bukan tidak percaya dengan BPK yang menyatakan kerugian negara Rp62,5 miliar. Semuanya tentu dikaji, termasuk untuk apa uangnya dipergunakan. Jangan sampai hanya Yusafni menjadi penanggung jawab pidana sepenuhnya,”ucap Bob.

Gubernur, kata Bob Hasan juga akan ditanyai seputar penunjukan lokasi proyek. Keterangan Sekdaporv Sumbar, Ali Asmar pada sidang sebelumnya, menurut Bob Hasan tidak jelas, sehingga gubernur diminta datang untuk menjelaskannya. “Gubernur akan kami tanyakan juga terkait penunjukan lokasi proyek. Siapa yang menunjuk, lalu siapa yang menetapkan. Ini penting,” tegasnya.

Selain gubernur dan kepala dinasnya, Bob Hasan juga berencana menyurati seorang kepala daerah, dan mantan kepala daerah yang menjadi lokasi proyek yang diduga jadi ladang korupsi oleh Yusafni. “Sama dengan Gubernur Sumbar, keduanya juga diminta untuk memberikan keterangan di persidangan. Suratnya tinggal dikirim saja,” papar Bob.

Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal belum bisa berkomentar terkait hal ini. “Saya belum bisa berkomentar karena belum ada koordinasi dengan Biro Hukum,” kata Jasman via telefon, Minggu (15/4) malam.

Perlahan, beberapa fakta baru terungkap di persidangan. Termasuk pemindahan uang miliar rupiah dari Bank Nagari ke Bank Mandiri dalam kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif senilai Rp62,5 miliar.

Yusafni Ajo, terdakwa dalam kasus ini berperan sebagai orang yang memindahkan uang, dengan landasan sejumlah surat, termasuk Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Persoalan pemindahan uang ini diungkap Costumer Service Officer (CSO) Bank Mandiri KC Padang Taman Melati, Rianti Nova dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (9/4).

SK Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang dibawa oleh Yusafni itulah yang akhirnya menjadi alasan persetujuan pembukaan rekening oleh pihak bank. Dijelaskan Rianti, rekening yang dibuka Yusafni adalah non perorangan kategori bisnis government. Rekening itu jadi wadah penampungan anggaran kegiatan pengadaan pembebasan lahan dengan speciment hanya atas nama Yusafni.

“Tahun 2012 ada pembukaan rekening yang dilakukan langsung oleh Yusafni, kami mengizinkan pembukaan rekening karena adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan Yusafni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai lampiran. Juga ada surat kuasa Suprapto selaku Kadis Prasjaltarkim kala itu,” terang Rianti Nova di hadapan majelis hakim.

Yusafni Ajo diketahui pernah dua kali membuka rekening Bank Mandiri, dan memindahkan uang puluhan miliar dari Bank Nagari. Selain tahun 2012, Yusafni juga membuka rekening pada tahun 2015. Serupa dengan yang pertama, landasannya juga sama. Rekening itu untuk penampungan uang kegiatan.

“Jumlah transaksi pembukaan rekening miliaran rupiah. Saya lupa angka pastinya. Yusafni berkali-kali melakukan transfer dari rekening Bank Nagari ke rekening Bank Mandiri. Selanjutnya banyak transaksi yang dilakukan Yusafni, dan juga ada beberapa pembukaan rekening atas nama Elia Harmonis dan Nasrizal,” kata Rianti.

Pembukaan rekening Bank Mandiri untuk rekening kegiatan proyek pemerintah jadi pertanyaan banyak pihak. Bank Mandiri bukanlah bank yang terikat kerja sama dengan Pemprov Sumbar terkait dengan kegiatan yang uangnya bersumber dari uang negara. Hal itu diakui Rianti.

“Memang, kami tidak memiliki kerja sama dengan Pemprov Sumbar. Tapi khusus rekening Yusafni, itu rekening bisnis, tidak giro, sehingga memudahkan dalam melakukan pencairan uang yang ada,” ungkap Rianti lagi.

Dalam melakukan transfer, Yusafni kerap tanpa pendampingan. Dia sering sendiri saja ke Bank Mandiri. Hal itu disebutkan dua teller Bank Mandiri, Mardianto dan Randi Maidan, yang acap melayani Yusafni dalam bertansaksi.

“Yusafni sering ke Bank Mandiri untuk transaksi keuangan. Dia datang tanpa pendampingan. Kami melayaninya seperti melayani nasabah lain,” papar keduanya.

Panggil Seluruh Pihak

Terkait ini, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMS SB) Dr Wendra Yunaldi SH MH meminta penegak hukum untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terkait dalam persoalan ini. Pemanggilan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk mengurut alur kasus, hingga kemudian bisa didapatkan fakta siapa saja yang terlibat. “Dalam telaah kami di KMS SB, kasus ini tidak dimainkan tunggal oleh Yusafni saja. Pasti ada aktor lain yang ikut serta. Sebab itu, penegak hukum mesti memanggil siapa saja yang berkepentingan. Agar urut kasusnya jelas dan fakta-fakta baru terungkap,” ungkap Wendra.

Wendra yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) juga menegaskan, pada dasarnya, kasus korupsi jarang yang berdiri sendiri dan berkaitan antara satu orang dengan orang lainnya. Hal inilah yang mesti dicermati oleh penegak hukum.

“Apalagi kasus korupsi SPj fiktif yang nilai kerugiannya puluhan miliar. Mustahil dilakukan oleh satu orang yang jabatannya saja hanya PPTK, tidak seseorang yang bisa mengambil kebijakan secara penuh,” ucap Wendra, Minggu (15/4).

Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz juga mendesak aparat hukum menindaklanjuti dan mengembangkan penyelidikan baru kasus tersebut, sehingga tidak hanya berhenti pada aktor yang sedang diproses saat ini. “Dalam kasus ini diharapkan tidak hanya terhenti pada Yusafni saja. Namun harus dikejar lagi aktor-aktor lain yang ikut menerima uang atau menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya,” kata Donal.

Dalam pemikiran Donal Fariz, tidak mungkin anggaran yang mencapai Rp62,5 miliar hanya dinikmati oleh satu atau dua orang saja.

“ICW meminta keseriusan dari penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk bisa mencari keterlibatan aktor-aktor lainnya ini. Baik dari posisi yang setara maupun posisi yang lebih tinggi dari Yusafni secara structural. Ada kemungkinan pelaku lainnya yang memiliki peran lebih penting,” kata Donal.

Seharusnya, menurut Donal, Yusafni mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mengungkap aktor-aktor lainnya. Kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka Yusafni sendiri akan dirugikan dalam kasus ini. Karena, pertanggungjawaban itu hanya pada dia seorang. “Yusafni mesti mengajukan diri sebagai justice collaborator , agar nantinya dalam kasus ini tidak hanya ditanggung oleh Yusafni saja. Baik dari pengembalian kerugian negara maupun denda yang harus dibayarkan,” ucapnya lagi.

Diketahui, hingga awal April, sudah 30 pejabat Pemprov Sumbar yang diperiksa oleh penyelidik Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes. Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto didampingi AKBP Rahmat menyebutkan, proses kasusnya masuk tahap penyelidikan, dan sekarang penyidik sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun serta dalam banyak proyek ini. Penyidik juga tidak menampik adanya aliran uang ke sejumlah orang dalam kasus SPj fiktif.

Dia juga menyebut, hasil penyelidikan, Yusafni tidak bekerja sendiri. Dia hanya bagian dari dugaan tindak kejahatan yang terstruktur. Dia menyebut, sekarang jajarannya sedang menyigi keterlibatan pihak lain. (h/ben/mg-hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 − = 40