Dokumentasi HaluanJAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Kebijakan impor jagung yang diambil Kementerian Perdagangan menuai kritik banyak pihak. Di Sumbar, senator dan para petani dengan tegas kebijakan tersebut karena dianggap tak berpihak pada petani.
Sekarang, Sumbar sedang gencar-gencarnya menanam jagung. Bahkan, Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Sumbar saja sudah menanam jagung di 34.000 hektare dari 96.000 lahan. “Gempita jelas menolak rencana impor di tengah gairah tinggi petani untuk menanam jagung. Pemerintah semestinya memikirkan bagaimana agar petani sejahtera dan menjaga harga, bukan main impor saja,” terang Kordinator Wilayah Gempita Sumbar, Nurkhalis, Selasa (6/2) malam.
Dituturkan Nurkhalis, Sumbar akan panen jagung besar-besaran. Dikatakannya juga, pada tahun 2018 target untuk penanaman jagung seluas 300.000 hektare wajib tanam. Yang sudah di SK-kan pemerintah seluas 96.000 hektare. “Dari 96.000 hektare tersebut, dalam garapan Gempita sendiri seluas 34.000 hektare siap tanam,” kata Kholis.
Hal senada diungkapkan senator asal Sumbar DPD RI Emma Yohana. Secara tegas Emma menyebut, Sumbar menolak impor karena produksi jagung sudah melebihi dari kebutuhan. “Lahan pertanian jagung di Sumbar ada lebih kurang seluas 85 ribu hekter dengan produksi 600 ribu ton. Dengan produksi 600 ribu ton jagung tersebut, Sumbar tidak membutuhkan jagung impor,” terang Emma Yohana saat Komite II DPD menyampaikan sikap terkait rencana impor jagung yang akan dilakukan pemerintah, di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2).
“Kita ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat, terutama petani dengan kebijakan pemerintah mengimpor beras dan jagung ini. Sebagai wakil daerah, kami berkewajiban untuk menyampaikan pemerintah,” papar Emma.
Dia menilai kebijakan pemerintah mengimpor beras dan jagung suatu hal aneh dan tidak memperhatikan nasib petani. “Kenapa pemerintah tidak memberikan perhatian dan memberi modal. Sangat aneh. Impor beras dan jagung ini perlu disikapi bersama. Apa impor ini dibutukan atau ada kepentingan lain”,” kata Emma mempertanyakan.
Sementara itu, senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Diyah Ratu Ganefi berpendapat bahwa pemerintah melakukan impor jagung tanpa adanya data kebutuhan akan jagung di setiap daerah. Di beberapa daerah, termasuk NTB, produksi jagung sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
Pendataan sentra produksi jagung di daerah juga dianggap masih belum dilakukan secara menyeluruh. Dirinya menganggap kebijakan impor jagung justru akan merugikan para petani. “Kita ingin bertanya, seberapakah besar kebutuhan kita sehingga harus impor. Di Dompu (jagung) banyak. Kalau jagung diimpor, lalu bagaimana nasib Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar,” ucapnya.
Terkait penolakan impor jagung tersebut, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan bahwa DPD akan segera mengirimkan surat protes kepada pemerintah dan juga memanggil kementerian terkait untuk mempertanyakan rencana impor jagung tersebut. “DPD akan membuat surat protes kepada pemerintah soal impor dan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait. Ini menjadi masalah yang serius,” tegas Parlindungan.
Parlindungan Purba menilai dasar kebijakan impor jagung oleh pemerintah tidak valid. Data yang dimiliki antar kementerian terkait juga berbeda-beda, sehingga dasar impor jagung kurang kuat. Menurutnya di daerah-daerah pasokan jagung masih aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun industri. “Patokan impor adalah harga di pasaran. Sekali-sekali biar petani nikmati harga. Kalau mau impor, berkunjunglah ke daerah. Kalau perlu sesuai dengan kebutuhan per provinsi. Jangan cuma berdasarkan pada Jakarta aja,” kata senator dari Sumatera Utara ini.
Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo juga mengkritik rencana pemerintah yang membuka keran impor jagung. Rahmad menilai langkah pemerintah melakukan impor membuat petani merasa resah. “Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung. Sebab impor jagung itu akan merugikan para petani jagung kita,” tegas Rahmad dalam siaran persnya.