Soal Izin Nelayan, KKP Turunkan Tim ke Padang

Soal Izin Nelayan, KKP Turunkan Tim ke Padang

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Lebih kurang 25 ribu Nelayan Bagan Sumbar untuk sementara waktu sudah dapat bernapas legas dan bisa melakukan aktivitas melaut sebagaimana biasa. Sebab, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKI) RI memastikan akan memperpanjang izin penggunaan bagan di atas 30 Gross Ton (GT) saat melaut di wilayah perairan Indonesia.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri kepada wartawan, Senin (8/1). Menurutnya, kepastian perpanjangan izin itu akan ditindaklanjuti dari aspek legalitas dengan turunnya Tim Gerai dari KKP RI untuk menyelesaikan SIUP dan SIPI di Padang dalam rentang 15-19 Januari nanti.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada aparat penegak hukum, baik kepada Kapolda Sumbar maupun Komandan Lantamal II Padang, untuk bekerja sama memberi keamanan dan kenyamanan kepada nelayan yang melaut seperti biasa. Sebab, sudah ada kesepakatan antara perwakilan nelayan bagan, unsur DPRD Sumbar, dengan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Prof. Dr. Sjarief Wijaya pada Jumat 5 Januari 2018 di Jakarta,” kata Yosmeri.

Diterangkannya, rapat digelar dalam rangka menindaklanjuti berakhirnya Surat Edaran (SE) KKP RI Nomor.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia per 31 Desember 2017.

“Selain itu ini juga diambil setelah memperhatikan aspirasi nelayan Sumbar yang disampaikan ke kantor DKP Sumbar pada 2 Januari 2018, serta Surat Gubernur Sumbar tertanggal 3 Januari 2018 No.523/6-DKP.2/2018 tentang Penyampaian Aspirasi Nelayan Bagan Sumbar yang ditujukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” imbuhnya.

Beberapa poin disampailkan kepada aparat penegak hukum terkait dengan kepastian perpanjangan izin melaut seperti biasa tersebut, di antaranya, (1) Nelayan Bagan Sumbar diperbolehkan melaut seperti biasa dengan menggunakan alat tangkap yang selama ini digunakan, baik ukuran waring mau pun ukuran lampu.

Ke-(2), agar legalitas nelayan tersebut lebih terjamin dan memiliki kepastian hukum, maka akan dilakukan pelayanan perizinan dari KKP pusat ke Padang untuk menindaklanjuti SIUP dan SIPI. (3), dalam pelayanan SIUP dan SIPI tersebut, nelayan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015, tapi untuk persayaratan pengadaan Vessel Monitoring System (VMS) diberi keringanan.

“Terakhir, ke-(4), setiap pengawas di lapangan dapat memahami dan memberikan pertimbangan agar nelayan bagan dapat melaut seperti biasa. Jadi, dengan keputusan ini nelayan diberi kesempatan melaut sebagaimana biasa. Kita tentu bersyukur dengan perpanjangan ini,” tukas Yosmeri.

Sebelumnya pada 2 Januari lalu, ratusan nelayan bagan di atas 30 Gross Ton (GT) yang merupakan gabungan nelayan dari berbagai daerah dan organisasi nelayan, mendatangi DKP Sumbar. Kedatangan ratusan nelayan ke Kantor DKP Sumbar sekira pukul 10.30 itu, guna meminta jaminan keselamatan agar tidak ditangkap saat melaut.

Permintaan itu disampaikan dalam unjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Selasa (2/1), sekaitan dengan berakhirnya surat edaran yang membolehkan aktivitas mereka per 31 Desember 2017, dan tak kunjung direvisi atau dicabutnya Permen 71 Tahun 2017 yang melarang aktivitas melaut pada bagan di atas 30 GT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 − = 16