Risnaldi Desak Pendataan Tenaga Kerja Asing di Sumbar

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat DR Risnaldi. (ist)

 

PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Risnaldi mendesak pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing. Pemeriksaan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan, apakah warga asing tersebut bekerja di Sumatera Barat sesuai prosedur yang berlaku.

“Pengawasan harus jalan dan berkala ke tempat yang mempekerjakan orang asing, visa apa yang mereka miliki (oleh orang asing ini). Apakah visa turis, visa kerja dan sebagainya,” katanya, Rabu (14/3).

Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara transparan sehingga jelas berapa jumlah orang asing yang tinggal di Sumatera Barat. Terutama soal izin apa yang mereka kantongi untuk tinggal sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan maksimal.

Penegasan Risnaldi ini berawal dari pengalamannya mendapat penolakan dari salah seorang warga negara asing di salah satu pulau di Kepulauan Mentawai. Penolakan yang berbuntut cekcok antara dirinya dengan bule tersebut menjadi viral karena ada salah seorang yang ikut rombongan merekam kejadian itu.

Risnaldi merupakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat dan berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII. Dapil ini meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Dia mendapat penolakan ketika akan memasuki area wisata Aloita Resort di kawasan Simakakang, Mentawai, Minggu (11/3). Warga negara asing pengelola pulau tidak mengizinkan dia beserta rombongan untuk merapat. Dalam rombongan ikut juga Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai Nikanor Saguruk dan kapal yang membawa mereka merupakan kapal milik Pemkab Mentawai.

Risnaldi mengakui kejadian yang terekam dalam video berdurasi lebih kurang tiga menit itu. Unggahan video cekcok dirinya dengan bule di media sosial ini menjadi viral hingga akhirnya menjadi running pemberitaan berbagai media massa lokal dan nasional.

Dia menegaskan, pengawasan terhadap WNA ini, apalagi yang bekerja di Sumatera Barat menjadi sangat penting dilakukan. Akan banyak kerugian yang ditimbulkan apabila tidak ditingkatkan pengawasan, seperti kebocoran penerimaan negara, dan sebagainya.

“Mereka beraktifitas di sini, bisa saja tidak sesuai izin yang dikantongi. Misalnya mereka mengantongi visa wisata tapi ternyata mereka bekerja,” ujarnya.

Terkait sikapnya kepada warga negara asing di Aloita Resort, Risnaldi menegaskan bukan tujuan untuk menghambat investasi. Namun, ketegasan perlu dilakukan agar investasi dan keberadaan orang asing di Sumatera Barat sesuai prosedur yang berlaku.

Seperti diberitakan, rekaman video terkait pertengkaran mulut antara Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama rombongan dengan orang bule menjadi viral di media sosial. Pertengkaran itu menarik perhatian dan menjadi bahan pemberitaan media massa lokal dan nasional.

Pertengkaran dipicu penolakan dari bule asal Itali itu terhadap rombongan yang akan merapat di dermaga resort tersebut. Risnaldi menegaskan, pengelola pulau tidak boleh menutup akses secara total.

“Tidak boleh 100 persen, harus ada ruang publik. Ada undang-undangnya,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 − = 37