Puluhan anggota DPRD Sumbar tidak hadiri rapat mendengarkan pidato kenegaraan Presiden

Puluhan kursi anggota DPRD Sumbar kosong saat sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (16/8). (Antara Sumbar/Mario SN)

Padang, (Antaranews Sumbar) – Puluhan anggota DPRD Sumatera Barat tidak menghadiri Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di ruang utama Gedung DPRD Sumbar, Kamis.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius, Guspardi Gaus beserta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit banyak terlihat kursi dewan yang kosong.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius mengakui banyak anggota dewan yang tidak dapat hadir dalam sidang paripurna istimewa ini.

“Seharusnya anggota dewan hadir dalam sidang ini karena mendengarkan pidato kenegaraan,” kata dia.

Menurut Arkadius jumlah yang tidak hadir jumlahnya hampir setengah dari seluruh anggota dewan, mereka tidak dapat mengikuti sidang yang beragendakan pidato presiden dalam rangka HUT RI ke-73

“Dari informasi yang didapat anggota dewan yang tidak hadir tersebut sedang ada kegiatan reses ke daerah pemilihan,” kata dia.

Sidang paripurna istimewa tersebut juga dihadiri unsur Forkopimpa seperti Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Damisnur, Kajati Sumbar Priyanto, Danrem 0312/ Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus, Danlantamal, dan lainnya.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim ketika memimpin sidang mengatakan prinsipnya pidato kenegaraan ini merupakan refleksi rasa syukur masyarakat Indonesia atas nikmat kemerdekaan yang didapatkan melalui perjuangan yang sangat berat.

“Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dapat menumbuhkan semangat dan nilai kemerdekaan dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia,” katanya

Ia mengatakan pembangunan secara nasional telah merata dilaksanakan sampai ke pelosok dan pulau terluar yang selama ini belum tersenduh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mencapai 70,81 dan membawa Indonesia berada di posisi 113 dari seluruh negara di dunia.

Selain itu pendapatan per kapita masyarakat sudah mencapai Rp47,9 juta dan angka kemiskinan terus menurun hingga 10,7 persen pada Maret 2018.

“Hasil tersebut merupakan prestasi semua elemen bangsa, namun masih banyak tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata dia. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 4 =