Simulasi pemungutan suara pemilihan kepala daerah Gubernur dan wakil gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati di halaman gedung KPU. (ilustrasi/CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro menilai praktik politik uang akan marak dijumpai pada pelaksanaan Pilkada 2018.
Ia mengatakan faktor uang sulit dihindari dalam mengarungi kontestasi Pilkada di Indonesia.
“Karena Pemilu saat ini butuh political cost yang luar biasa, jadi kandidat itu duit yang bicara, kita tak bisa menafikkan itu,” ujar Siti di Kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).
Menurutnya, penggunaan politik uang dalam Pemilu memiliki berbagai macam motif. Salah satunya motif ‘uang saksi’ yang dialami La Nyala Mataliti di Jawa Timur. Menurut Siti hal itu merupakan salah satu bentuk politik uang.
“Ada juga uang pendaftaran, uang untuk TPS, saksi, pengawasan, jadi itu belum berhenti. Masih saja partai meminta kepada para calon,” ungkapnya.
Menurut Siti penggunaan politik uang dalam Pilkada tidak akan menghasilkan para pemimpin daerah terbaik. Pemimpin yang bersangkutan akan tersandera untuk ‘balik modal’ ketimbang menjalankan kinerja yang baik kepada masyarakat.
“Dengan ada model uang pencalonan yang membuat calon terbaik dan berkarakter itu tak muncul. Dan ini menjujukan uang adalah segalanya,” ujarnya.
Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa menambahkan, kandidat yang tidak memiliki modal kemampuan finansial dalam mengarungi Pilkada diprediksi akan kalah.
“Suka atau tidak suka pasti terjadi money politic. Tidak ada fulus ya mampus, jadi enggak ada duit ya mampus, kalah,” ujar Ali.
Ia melihat politik uang dalam Pilkada kerap terjadi akibat sistem liberalisasi politik melalui pemilihan langsung. Sebab, sistem ini menjadi biang keladi permasalahan tingginya biaya di tiap pelaksanaan pemilihan umum.
“Jadi memang Ini problem penyakit liberalisasi politik sekarang, sehebat apapun orang kalau tak ada uang tak bisa menjual ketenaran,” ungkapnya.
Ali meminta KPU dan Bawaslu tegas untuk menindak segala praktik politik uang melalui perangkat regulasi yang tegas.
Jika tak ditindak, Ali khawatir sistem demokrasi di Indonesia semakin tak sehat karena berpotensi dikuasai segelintir orang yang memiliki modal besar.
“Syaratnya caranya KPU harus berani, kalau ada calon yg menggunakan money politik ya tegas, Kita ga mau politisi kita jadi usahawan dibanding jadi negarawan,” pungkasnya
Kualitas Demokrasi Menurun
Ketua Umum Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsudin mengatakan kualitas demokrasi Indonesia menurun karena banyaknya praktik menyimpang dalam tiap perhelatan pemilihan umum.
Ia menjelaskan beberapa contoh maraknya kasus politik uang, dominasi pemodal, dan potensi konfilik saat Pilkada di berbagai daerah yang seringkali mencederai semangat demokrasi.
“Maka sebenarnya kualitas demokrasi kita menurun, jika terjadi seperti itu, landasan budaya bangsa ini sebenarnya belum cukup siap dalam berdemokrasi dan melakukan perubahan,” ujar Din.
Meski begitu, Mantan ketua umum Muhammadiyah itu menilai bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia melalui pemilu langsung telah sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat.
Hal yang menyimpang dan keluar dari koridor demokrasi, bagi Din, harus ditindak tegas oleh Bawaslu maupun penegak hukum lainnya agar tak melanggar prinsip berdemokrasi.
“Apa yg terjadi itu, kualitas penegakan hukum dan hukumnya sendiri harus tegas,” ujarnya.
Din lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjadikan tahun politik 2018 dan 2019 sebagai momentum untuk membangun sikap politik yang lebih beradab.
“Pemilu itu harus kita pandang sebagai cara beradab untuk menghindari ketidakadaban, cara beradab untuk menghindari kebiadaban,” kata Din.