“Meskipun ada inisiatif yang diambil oleh Anda, situasinya belum membaik. Kali ini, saya mendesak untuk mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dan membawa perdamaian permanen di Rakhine,” ujar Muhammad Yunus seperti dilansir Daily Star, Rabu (6/9).
Ia meminta DK PBB untuk segera turun tangan dengan menggunakan semua cara yang ada. untuk menghentikan serangan militer terhadap warga sipil tak berdosa yang memaksa mereka meninggalkan negara mereka dan melarikan diri dari negara tersebut untuk berubah menjadi orang-orang tanpa kewarganegaraan.
Yunus juga mendesak DK PBB untuk meyakinkan pemerintah Myanmar agar segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat Rakhine yang dibentuk pada tahun 2016 di bawah tekanan masyarakat internasional. Komisi tersebut, yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, sebagian besar terdiri dari warga Myanmar.
Ia merekomendasikan pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya, yang memungkinkan mereka memiliki hak dan persamaan di depan undang-undang, memastikan representasi komunal, dan memfasilitasi bantuan PBB untuk memastikan keselamatan dan keamanan kaum Rohingya yang kembali.