Pemkab Padang Pariaman Ingin Tertibkan Orgen Tunggal

Pemkab Padang Pariaman Ingin Tertibkan Orgen TunggalIlustrasi (net)

 

 

 

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM—Pemkab Padang Pariaman akan menertibkan orgen tunggal dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Hiburan Orgen Tunggal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, kepada awak media di Kodim 0308 Pariaman, Selasa (17/7).

Ia juga meminta Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) setempat mendukung Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penertiban Orgen Tunggal di daerah itu. Saat ini, perbup itu dalam proses pengusulan menjadi perda ke DPRD.

Suhatri Bur menjelaskan, Pemkab Padang Pariaman membuat aturan penertiban orgen tunggal karena banyaknya permasalahan apabila ada hiburan itu, di antaranya, narkoba, minuman keras, dan perkelahian. Pada tahun ini, setidaknya ada dua perkelahian antaremaja yang mengakibatkan pembunuhan.

“Data ini bukan berita bohong atau hoaks yang disebarkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi data ini dari kepolisian,” ucapnya.

Meskipun peraturan tentang hiburan malam tersebut sudah berjalan dua tahun, kata Suhatri Bur, masih banyak warga yang melaksanakan pesta dengan orgen tunggal pada malam. Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan dari LKAAM karena perbup maupun perda tidak akan berjalan apabila tidak ada bantuan dari niniak mamak.

Ia mengatakan, di nagarinya, yaitu Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, niniak mamak tidak mau menandatangani pengusulan surat nikah kalau orang yang menikah akan menyelenggarakan pesta pernikahan dengan melanggar perbup.

“Hal ini sudah dijalankan di sejumlah nagari,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LKAAM Padang Pariaman, Damsuar, menyatakan, pihaknya mendukung peningkatan status aturan penertiban orgen tunggal dari perbup menjadi perda.

“Aturan perda lebih kuat dan ada sanksinya,” ucapnya.

Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman Wilayah Sumbar, Ramal Saleh, menilai, peraturan tersebut tidak perlu ada jika dalam pelaksanaan orgen tunggal sejak awal tidak melanggar norma agama.

“Namun, sekarang pakaian penyanyinya kan banyak yang tidak senonoh,” katanya.

Pemkab Padang Pariaman mengeluarkan Perbup Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hiburan Orgen Tunggal karena telah meresahkan masyarakat setempat. Empat poin penting dalam perbup tersebut adalah (1) setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan orgen tungggal yang tidak sesuai dengan norma agama, adat, dan kesopanan; (2) penyelenggaraan orgen tunggal hanya dibolehkan pada 08.00—18.00 WIB; (3) orgen tunggal harus mendapat izin dari wali nagari setempat; (4) pemberian izin orgen tunggal diatur lebih lanjut dengan peraturan nagari. (h/mg-rul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

80 − = 71