Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi dan menunjuk 5 anggotanya. Pansel ini langsung bekerja dan mencari pengganti Patrialis Akbar yang tersangkut kasus suap.
Meski telah membentuk panitia seleksi, tetapi pemerintah juga menyiapkan kriteria. Pemerintah tak ingin kasus Patrialis terulang.
“Orang yang punya profesional tinggi, punya kredibilitas tinggi. Yang bagus semua lah,” kata Mensesneg Pratikno di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).
Pratikno tak menjawab tegas apakah calon hakim konstitusi tersebut politisi atau bukan. Dia hanya menekankan bahwa orang tersebut haruslah independen.
“Kan ini unsur dari pemerintah kita ingin yang independen dan profesional,” kata Pratikno.
Pemerintah menargetkan pansel bekerja dengan cepat. Sehingga bisa mengisi kekosongan jabatan untuk menghadapi sidang sengketa Pilkada.
(bag/elz)