OJK Cabut Izin Usaha BPR di Padang

Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Budisetia di Padang, Sumatra Barat terhitung mulai hari ini, Jumat (25/5). Pencabutan dilakukan karena bank tak mampu menambah permodalan guna menyehatkan kinerja keuangan. Pencabutan tertuang dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-98/D.03/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Budisetia.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Barat Darwisman menjelaskan sebelum mencabut izin usaha, OJK telah memasukkan BPR Budisetia sebagai bank dalam pengawasan khusus pada 27 Februari 2018. Pasalnya, bank memiliki kinerja keuangan yang buruk dan tak sesuai dengan aturan yang berlaku.  Lalu, regulator meminta bank melakukan penyehatan dalam kurun waktu 60 hari, hingga 27 April 2018. Namun, upaya penyehatan itu rupanya tak berhasil dilakukan sampai batas waktu berakhir. Dengan pencabutan izin usaha itu, maka fungsi penjaminan dan proses likuidasi dana nasabah akan dialihfungsikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Bersamaan dengan itu, OJK menyebut bahwa nasabah yang berkepentingan dengan BPR Budisetia, dapat segera mendatangi kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 1