Minim Fasilitas Pengawasan dan Kesehatan, Kalapas Karan Aur Pariaman Minta Bantuan Pemda

Minim Fasilitas Pengawasan dan Kesehatan, Kalapas Karan Aur Pariaman Minta Bantuan Pemda
Pudjiono Gunawan saat diwawancarai di ruang kerjanya Lapas Kls II B Karan Aur Pariaman.

 

 

 

 

Minangkabaunews

PARIAMAN – KaLapas Kls II Karan Aur Pariaman Pudjiono Gunawan minta bantuan Kepala Daerah setempat terkait minimnya fasilitas pengawasan dan kesehatan di Lapas KLS II Karan Aur. Hal ini disampaikan ketika penyerahan remisi oleh Wakil Walikota dan Wakil Bupati, Jumat (17/8).

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala daerah terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas terutama persoalan pengawasan tahanan dan over kapasitasnya Lapas Karan Aur ini,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, dalam hal ini pihak pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman melalui Wakil Bupati Suhatri Bur, secara lisan sudah menyampaikan bantuan penyediaan lahan.

“Lahan yang dihibahkan oleh Pemerintah Padang Pariaman, nantinya akan dijadikan Rutan baru yang berdiri sendiri,” katanya Pudjiono.

Ia mengatakan, kalau sudah ada lahan pihak Lapas akan lapor pada pemerintah pusat bahwa sudah ada hibah tanah dari pemerintah daerah, untuk diusulkan pembangunannya.

“Meskipun secara formal belum dibicarakan, namun sudah ada tanggapan positif dari Wakil Bupati dan tentunya kita berharap ini dapat terwujud sehingga di Padang Pariaman dapat berdiri Rutan sendiri,” ulas Pudjiono.

Pudjiono menyebutkan, dari 520 penghuni Rutan saat ini, 234 orang merupakan warga Padang Pariaman dan 112 orang warga Kota Pariaman, lebihnya merupakan pindahan dari daerah lain seperti Padang dan Painan.

“Kitapun telah menyurati pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan CCTV, termasuk ke pemerintah pusat untuk dapat kiranya melakukan pengadaan namun sampai saat sekarang belum terealisasi,” imbuhnya.

Pudjiono juga menuturkan, bahwa untuk hal pendanaan sangat terbatas bagi Lapas Karan Aur Pariaman. “Karena dana yang tersedia dalam Dipa untuk operasional perbulan hanya Rp 30 juta, sedangkan untuk pembayaran listrik saja hampir Rp 15 juta/bulan,” ujarnya.

“Didalamnya sudah termasuk layanan kesehatan, jika dibagi dalam setahun dengan jumlah Napi yang jumlahnya 520 orang, mungkin untuk beli obat sakit kepala saja tidak cukup, apalagi memberikan pelayanan hingga dibawa kerumah sakit, tentunya kita tidak sangggup,” keluhnya.

Ia juga meminta bantuan ke Pemerintah daerah, untuk bisa mengadakan layanan kesehatan di puskesmas setempat terdekat.

“Ada sebanyak 35 titik yang perlu dipasang CCTV, hingga saat ini belum ada satupun yang terpasang,” katanya.

Ia pun mengakui secara ketentuan UU otonomi daerah memang agak sulit, namun karena ada juga warga daerah setempat yang menjadi binaan di sini, tentunya juga perlu didukung perihal keamanan dan ketertiban disekitar lingkungan Lapas.

“Kalau ada gangguan keamanan di Lapas, warga sekitarnya tentu akan resah juga. Jadi itulah salah satu pertimbangan kita minta bantuan kepemrintah daerah,” pungkasnya. (war)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 3 =