REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti mengimbau dunia internasional agar dapat menegakkan berbagai prinsip dan mekanisme hak asasi manusia di dalam sektor kelautan dan perikanan di negara masing-masing.
Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, negara-negara diharapkan dapat mengampanyeken penegakan hak asasi manusia dan melakukan sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih baik.
Menteri Susi mengungkapkan, saat ini setiap perusahaan perikanan di Indonesia yang mengoperasikan kapal perikanan wajib memiliki sertifikat HAM. Selain itu, ujar dia, setiap anak buah wajib memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan setiap usaha pengolahan ikan juga wajib memiliki sertifikasi HAM di industri perikanan.
Sebelumnya, Delegasi “Universal Periodic Review” Dewan HAM PBB memuji kemajuan perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis (4/5).