Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kelalaian pemerintah dalam menjaga kerahasiaan data penduduk Indonesia. Sebab, server pembuatan E-KTP saat ini berada di luar negeri sehingga datanya bisa diketahui pihak lain. Akibatnya, banyak data penduduk Indonesia yang digunakan untuk berbuat tindak pidana seperti membobol ATM.
Meski demikian, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek pengadaan E-KTP untuk memenuhi kebutuhan negara akan kepemilikan identitas tunggal.
Tahun 2016, pemerintah memang menargetkan proyek pengadaan tersebut selesai di bulan Desember. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut tak kunjung selesai.
Saat ini, data E-KTP yang sudah terekam sudah mencapai 96 persen dari target 183 juta penduduk. Penduduk Indonesia yang belum memiliki E-KTP diperkirakan sebanyak 6 juta.